Menyikapi kasus mafqūdnya suami, seorang istri tidak dapat terpenuhi hak dan kewajibannya. Di Indonesia ada dua sumber aturan hukum Perdata yang berbeda yakni KUHPer dan KHI. Dalam aturan KUHPer, KHI, dan Mażāhibul arba’ah berbeda pendapat berkaitan masa tunggunya. Dalam teori Maqāṣid asy-syariah para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikannya, akan tetapi tujuan substansinya sama sebagai maslahat, manfaat dan kebaikan. Yang dimaksudkan oleh Syāri’ kepada hamba-Nya untuk menjaga ḥifẓ al-din (menjaga agama), ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa), ḥifẓ al-mal (menjaga harta), ḥifẓ al-aql (menjaga akal), ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan). Sebagian ulama menambah ḥifẓ al-irdl (menjaga Kehormatan). Fenomena suami mafqūd tidak bisa merealisasikan kemaslahatan salah satunya ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan). Bagaimana peran penting maqāṣid al-syariah sebagai alternative problematika umat menyikapi perempuan yang suaminya mafqūd?
Dari permasalahan di atas, maka pokok rumusan masalahnya ialah; Bagaimana status pernikahan perempuan yang suaminya hilang (mafqūd) di Indonesia? Bagaimana analisis teori maqāṣid al-syarī’ah memberi alternatif terhadap masalah suami yang hilang (mafqūd)?
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid asy-Syarī’ah karya Jāser ‘Audah, al-Maqāṣid Untuk Pemula karya Jāser ‘Audah, sedangkan sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah kitab Syarīatullah al-Khālidah karya Sayyid Muḥammad Ibnu ‘Alawi al-Maliki, Uṣul Fiqih karya ‘Abdul Wahab Khallaf, Gerbong II Pemikiran Islam karya Muḥammad Amud Shofy, kitab-kitab dan buku-buku yang ada keterkaitan dengan pembahasan skripsi yang peneliti angkat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut peneliti analisis dengan metode deskriptif-analitis.
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa; Fenomena isteri yang suaminya mafqūd di Indonesia merujuk pasal 467 KUHPer untuk mengajukan cerai menunggu lima tahun. Akan tetapi, Isteri juga boleh mengajukan cerai merujuk KHI pasal 116 huruf b yakni dua tahun penuh. Putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 18 dan Pasal 34 ayat (2) PP). Jika istri melangsungkan perkawinan yang baru saat mafqūdnya suami, tanpa putusan dari Pengadilan maka sesuai pasal 71 huruf b KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 BAB IV pasal 27 ayat (2) perkawinan dibatalkan. Jika telah ada Putusan dari Pengadilan seorang istri secepatnya untuk di nikahkan dengan mempertimbangkan nasib dan masa depan seorang istri. Yang mempunyai‘ḥikmah manfaat dan kemaslahatan kepada seorang istri yang di tinggalkan oleh suami yang hilang. ‘Illat maqāṣid al-syarī’ah diantaranya adalah ḥifẓu al-nasl (menjaga perkembang biakan), menurut penulis ‘Illat ini mempunyai derajat yang ḍaruriyyat. Dengan menikah akan mendatangkan manfaat, maslahat dan kebaikan bagi seorang istri.