Pembahasan mengenai keilmuan falak khususnya di Indonesia yang masih ramai dibahas adalah tentang perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah. Beragamnya kriteria penentuan awal bulan ini membawa kita kepada beberapa organsisai besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebagaimana Organisasi Nahdlatul Ulama memiliki Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang bertanggungjawab terhadap segala persoalan terkait falakiyah terutama mengenai penetapan awal bulan kamariah. Persyarikatan Muhammadiyah melalui bagian pentingnya yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid yang mengawal permasalahan khilafiyah ini, juga memiliki sebuah konsep bernama wujudul hilal. Hal ini Menjadi penting untuk diketahui bagaimana kedudukan kriteria penentuan awal bulan ini dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai langkah untuk mengenal lebih jauh terhadap konsep ini.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana sebenarnya kedudukan kriteria wujudul hilal menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah karena pada dasarnya memiliki cakupan pembahasan yang sangat luas mengawal permasalahan keagamaan dan muamalah umat Islam khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, serta bagaimana tanggapannya terhadap berbagai kriteria penentuan awal bulan di Indonesia.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan model penelitian deskriptif analitik. Adapun metode yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan sumber data sekundernya adalah melalui Putusan Muhammadiyah, tulisan, jurnal maupun penelitian yang berkaitan tentang wujudul hilal dan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria hisab hakiki wujudul hilal ini merupakan hasil dari pengkajian oleh satu bidang dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bernama divisi Hisab dan Iptek, dimana divisi ini memiliki cakupan pembahasan yang sangat luas tentang pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang tidak hanya membahas seputar persoalan seputar hisab saja, yang pada hal ini telah dijadikan sebuah putusan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan memiliki sifat mengikat bagi warga Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid berpedoman bahwa kriteria 0° dikatakan memasuki Bulan baru apabila memenuhi tiga syarat yaitu: ijtima’, ijtima’ terjadi sebelum terbenam, dan piringan atas Bulan berada di atas ufuk saat terbenam. Begitu pun pandangan bahwa konsep kriteria hisab hakiki wujudul hilal ini merupakan sama terhadap kriteria penentuan awal bulan lain di Indonesia, karena dalam pandangannya hal ini merupakan persoalan perbedaan metode yang digunakan, dan itu sah digunakan diluar Muhammadiyah.