Criminal Justice System atau Law Enforcement System sebagai salah satu sub system penyelenggaraan negara dalam konteks penegakan hukum pidana. Kepolisian sebagai penegak hukum pidana diberikan kewenangan, salah satunya sebagai penyidik di tingkat penyidikan. Dalam perkembangan kebutuhan masyarakat, kepolisian perlu merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana khususnya untuk menangani tindak pidana yang kerugiannya dimungkinkan dapat dipulihkan kembali. Hal ini dapat dilihat dari judul penelitian ini, yaitu: “Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan Di Polsek Mrebet Purbalingga (Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res Pbg/Sek.Mrebet”.
Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi restorative justice terhadap tindak pidana penganiayaan? dan bagaimana problematika implementasi restorative justice terhadap tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) dalam tingkat penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga?
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian socio-legal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Mrebet Purbalingga. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa data yang diperoleh langsung di Polsek Mrebet dan data sekunder berupa peraturan-peraturan, dan dokumen kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.
Hasil penelitian yang didapat bahwa Impelementasi restorative justice tindak pidana penganiayaan Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet oleh penyidik Polsek Mrebet menggunakan model Family and Community Group Conference. Secara formil mengacu pada peraturan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Perkap No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Selain itu, penyidik juga mengacu pada ketentuan materiil, yaitu mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui restorative justice merupakan alasan substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat. Problematika restorative justice yang dihadapi oleh penyidik secara garis besar ada dua problem, yaitu problem internal dan problem eksternal.