Mayoritas ulama’ sunni mengharamkan nikah mut’ah. Namun Ibnu Asyur yang bermadzhab Sunni Maliki, dalam Kitab Tafsir al-Tahrir wa’l-Tanwir menghalalkan nikah dengan batas waktu. Menurutnya, nikah mut'ah dibolehkan dalam keadaan darurat, yaitu dalam perjalanan atau peperangan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengapa Ibnu Asyur membolehkan Nikah Mut’ah? 2. Bagaimana Relevansi Pendapat Ibnu Asyur tentang Nikah Mut’ah dalam Konteks Hukum Perkawinan di Indonesia?
Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan naskah kebolehan nikah mut’ah dalam Kitab Tafsir al-Tahrir wa’l-Tanwir oleh Ibnu Asyur sebagai sumber primernya. Sedangkan data sekundernya, menggunakan naskah atau literatur yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini. Dalam menganalisis data, peneliti meneliti dengan metode deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.
Menurut Ibnu Asyur pembolehan nikah mut’ah adalah suatu keringanan (rukh∙sah) yang hanya boleh dilakukan oleh musafir atau yang semisal dalam keadaan darurat. Syarat mut’ah menurutnya, adanya mahar, saksi, wali, batas waktu yang telah disepakati, tidak ada hak waris antara laki-laki dan perempuan jika salah satu dari keduanya meninggal dunia pada waktu mut’ah, masa iddahnya satu kali haid, dan anak-anak hasil mut’ah mengikuti ayahnya atau mempunyai implikasi dari ayahnya yang melakukan mut’ah tersebut. Pendapat Ibnu Asyur ini tidak relevan dengan konteks Hukum Perkawinan di Indonesia, nikah mut’ah tidak dilaksanakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan dalil hukum Islam (Nabi Muhammad Saw melarang mut’ah) maupun hukum positif di Indonesia.