Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan horizontal (Sesama manusia). Perlindungan konsumen Muslim di Patani Thailand memiliki dasar peraturan yang telah ditetapkan oleh Komite Islam Pusat Thailand yang dapat diizin oleh pemerintah Thailand untuk menjaga dan mengurus kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama Islam. Yang berkaitan dengan perlindungan konsumen Muslim di negara Thailand, Komite Islam Pusat Thailand yang menetapkan Peraturan Komite Islam Pusat Thailand tahun 2015 tentang Administrasi urusan Halal dan dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam disetiap provinsi masing-masing. Peraturan tersebut dilakukan untuk jaminan kualitas halal bagi produk-produk yang sertifikasi halal baik dari produsen Muslim maupun produsen non Muslim.
Selama ini, konsumen memerlukan kepastian hukum terhadap suatu produk apakah berlabel halal/haram terhadap seluruh makanan yang dikonsumsi, sehingga muncul adanya kecenderungan yang kuat bahwa konsumen muslim amat selektif dalam memilih produk makanan yang halal. Hal ini dapat berakibat pada makanan yang impor maupun diproduksi yang tidak berlabel halal mulai ditinggalkan konsumen, dan sebaliknya pangan yang berlebel halal dicari oleh konsumen. Di Patani perlindungan konsumen Muslim terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim menjadi standar yang perlu dipenuhi. Hal ini karena produk makanan yang terdistribusi akan diserap oleh pasar, yang mayoritas konsumennya adalah pemeluk agama Islam, atau keyakinan tertentu yang mewajibkan pemeluk agama Islam mengkonsumsi makanan tertentu, yaitu umat Muslim yang diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar terhadap makanan sebelum didistribusikan kemasyarakat.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim. Serta faktor pendukung dan faktot penghambat dalam melaksanakan perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif yang mana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil dalam penelitian ini adalah Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan orang non Muslim pada saat ini adalah melihat label halal yang dikeluarkan oleh Komite Islam Pusat Thailand pada produknya. Dalam pelaksanaan perlindungan Konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim, Majelis Agama Islam Patani melakukan upaya perlindungan konsumen Muslim Patani dalam bentuk bentuk jaminan halal kepada produk-produk yang meminta sertifikasi halal, karena di Patani tidak ada undang-undang yang memberi perlindungan hukum bagi konsumen yang khususnya konsumen Muslim, tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa setiap produk yang berada di Patani harus bersertifikat halal dari Komite Islam Pusat Thailand.