Pidana denda adalah satu sanksi pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP. Keberadaan sanksi pidana denda memang tidak populis dalam proses penegakan hukum sebab sanksi pidana penjara masih menjadi primodana dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga hal ini menciptakan ketidakoptimalan melalui implementasi pidana dendadalam upaya court management me;a;uidalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya terhadap jenis perkara tindak ringan yang banyak ditemui di tengah masyarakat. Ketidakoptimalan tersebut tergambarkan dalam judul penelitian ini “Implementasi Pidana Denda Sebagai Upaya Court Management Dan Kontribusinya Menurut Perma No. 2 Tahun 2012”
Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pidana denda sebagai upaya court management dan kontribusinya menurut Perma No. 2 Tahun 2012 dan apa saja kendala dalam implementasi pidana denda sebagai upaya court management menurut Perma No. 2 Tahun 2012. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kendal. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder meliputi bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pidana denda di Pengadilan Negeri Kendal belum pernah dilaksanakan yang mana diketahui karena adanya beberapa kendala dalam proses implementasinya padahal Implementasi pidana denda menjadi penting untuk dioptimalkan khususnya dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang mana jumlah perkara tindak pidana ringan ini dapat berkontribusi signifikan dalam penumpukan perkara dengan demikian pada prinsipnya pidana denda menurut Perma No. 2 Tahun 2012 memiliki kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia agar perkara perkara tindak pidana ringan tidak selalu diputus penjara yang akan menghambat upaya court management.