Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya mencerminkan adanya perhatian khusus terhadap berbagai persoalan wakaf, seperti praktik dalam perlindungan sampai pada sertifikasi tanah wakaf yang menjadi salah satu dasar dalam hal menjaga keutuhan harta wakaf, Beberapa cara yang dapat nazhir lakukan untuk melindungi harta wakaf yaitu dari segi hukum nazhir bisa melakukan sertifikasi dengan tujuan ada kejelasan status hukum, karena dalam hal melindungi masih banyak terjadi penyelewengan yang bisa mengakibatkan hilangnya harta wakaf. Salah satunya ialah yang terjadi dalam kasus tanah wakaf di Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang, hal ini merupakan sebuah perlindungan yang mengalami problematika yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam tentang bagaimana praktik perlindungan harta wakaf oleh nazhir.
Berdasarkan uraian latar belakang , penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama Bagaimana Problematika Peran Nazhir dalam Pensertifikatan Tanah Wakaf di Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang?. Kedua, bagaimana Dampak yang Timbul Dari Problematika Peran Nazhir Dalam Pensertifikatan Tanah.
Upaya memperoleh data yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data lapangan. Karena ini menyangkut permasalahan interrelasi antara hukum dengan masyarakat, maka penelitian ini merupakan studi sosial yang non doktrinal, atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis (social legal research). Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis maka ditekankan pada nilai kemaslahatan dan nilai keadilan.
Adapun hasil dari penelitian pada skripsi ini adalah, pertama dalam perlindungan harta tanah wakaf, pihak pengelola selaku nazhir tidak membawa sertifikat harta wakaf, justru sertifikat tersebut di bawa orang lain, dan dalam proses pensertifikatannya pun secara ilegal bahwa nadzir tidak melakukan proses penyerahan akta ikrar wakaf secara langsung ke BPN, sehingga mengakibatkan tidak keluarnya sertifikat wakaf tersebut, kemudian hasil dari tanah wakaf sendiri nazhir tidak mengetahuinya, hal ini menjadi tidak produktifnya harta wakaf. Kedua, ada persoalan yang muncul kaitannya dengan perlindungan harta wakaf yang seharusnya dilaksanakan oleh nazhir, bahwa nazhir hanya sebagai status saja dan tidak melaksanakan peran serta kewajibanya mengelola melindungi dan mengembangkan harta wakaf, sesuai dengan perspektif hokum islam dan undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 pasal 5 dan 11 serta PP nomor 42 tahun 2006, bahwa nazhir harus mengawasi dan melindungi harta wakaf. Realitas di lapangan nazhir tidak melakukan kontrol terhadap peruntukan dan hasil dari pengelolaan wakaf tersebut, hal ini tidak sesuai dengan KHI pasal 220 ayat 1 bahwa nazhir bertanggung jawab atas kekayaan hasil dari harta wakaf.