Perkawinan merupakan sebuah pintu gerbang kehidupan untuk bisa mengikat sepasang manusia. Perkawinan dilakukan untuk menghindari zina yang sudah jelas dilarang oleh Allah S.W.T. Ketika sudah terlanjur melakukan zina maka perkawinan wanita hamil menimbulkan kontroversi. Kebolehan perkawinan wanita hamil dimaksud untuk menyelamatkan hidup dan nasib bayi yang dikandungnya, agar setelah lahir mendapatkan hak yang sama dan menghindari perilakuan deskriminatif dari masyarakat. Menurut Syafi’i, dan Abu Hanifah seorang lalaki boleh melakukan akad nikah dengan perempuan pezina dan boleh berjima’ setelah akad, baik laki-laki yang menikahinya itu adalah orang yang menzinahinya maupun orang lain. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim mengharamkan pernikahan dengan wanita hamil, meskipun orang tersebut yang menghamilinya. Di sini penulis tertarik untuk mengkaji pendapat Ibnu Qayyim Bagaimana pendapat Ibnu Qayyim tentang hukum pernikahan wanita hamil zina dan Relevansi pendapat Ibnu Qayyim tersebut dengan konteks hukum di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelian hukum doktrinal dengan menggunakan metode penelitian library research. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Al-Qur’an dan Hadist, sedangkan bahan hukum sekunder berupa Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-’Ibād. Teknis pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui kepustakaan. Sedangkan analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode pengumpulan data untuk menetukan isi atau makna aturan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.
Hasil penelitian menunjukkan Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Perkawinan Wanita Hamil Zina adalah haram, baik hamilnya dari suaminya, tuannya, syubhat, dan yang mezinainya. Dasar hukum yang digunakan Ibnu Qayyim dalam menetapkan keharaman menikahi wanita hamil ialah Al-Qur’an surat an-Nur ayat 3, 26 dan 32 dan hadist hadist nabi tentang pelarangan menikahi budak wanita yang hamil dan masa iddah wanita hamil sampai ia melahirkan. Kontekstuali pendapat ibnu qayyim terhadap hukum diindonesia, tidak sesuai dan tidak dapat diterapkan, karena mayoritas masyarakat di Indonesia menganut madzhab syafi’i, dimana imam imam syafi’i berpendapat bahwa nikah pada hakikatnya adalah akad bukan wath’i (bersetubuh), sehingga wanita hamil boleh dinikahi. Selain itu peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti psal 23 KUHper, dan pasal 53 KHI yang mengatur terkait kebolehan wanita hamil menikah.