Asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami. Namun asas ini bukanlah asas monogami mutlak. Poligami dilakukan dalam keadaan yang memaksa atau darurat dan disertai persyaratan yang ketat. Poligami diatur dalam Pasal 4-5 UU No. 1/1974 serta pada Pasal 55-59 KHI. Dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt, ada hal yang menarik untuk dikaji, yaitu suami mengajukan izin poligami karena takut zina, serta dikabulkan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terkait putusan Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt tentang permohonan izin poligami karena suami takut zina.
Berdasarkan hal tersebut penulis meneliti sebuah putusan Pengadilan Agama Klaten No. 0312/Pdt.G/PA.Klt. adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim perihal putusan permohonan izin poligami karena suami takut zina, serta dilihat dari perspektif Sadd Adz-Dzari’ah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research. Dengan bahan hukum primer meliputi Putusan No. 0312/Pdt.G/PA.Klt, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI, bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum, dan hasil wawancara. Tekhnik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis dengan metode deskriptif.
Hasil penelitian adalah dalam pertimbangan Majelis Hakim menerima perkara izin poligami tersebut. Meskipun alasan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu izin poligami karena suami takut zina, namun yang menjadi pertimbangan hakim adalah terpenuhinya syarat kumulatif yaitu adanya izin dari istri pertama dengan bukti surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu. Dalam pertimbangannya, hakim lebih mengedepankan keadilan bagi Pemohon dibandnding Termohon karena alasan takut zina terkesan mengada-ada serta pada dasarnya izin yang diberikan oleh istri pertama adalah atas dasar keterpaksaan. Selanjutnya berdasarkan konsep Sadd adz-Dzari’ah dimana konsep tersebut adalah mencegah atau menutup suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan suatu kerusakan (MafsadahI), pertimbangan majelis hakim dirasa kurang tepat menurut penulis, karena dapat memberikan dampak kepada istri pertama dan anak-anaknya dibandingkan kepada Pemohon, seperti kurangnya perhatian serta membuat kekeruhan hubungan antara Pemohon dan Termohon pasca poligami dilakukan. Seringnya terjadi cekcok di kueluarga sampai anak-anaknya mendengar atau bahkan melihat percekcokan tersebut yang pasti akan sangat mempengaruhi perasaan dan perikau anak-anaknya. Artinya putusan tersebut menyeabkan rusaknya pernikahan pertama antara Pemohon dan Termohon.