Kabupaten Demak telah terjadi suatu fenomena yang berkaitan dengan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketika PNS yang meninggal dunia meninggalkan suami/istri, kemudian suami/istri tersebut melakukan pernikah lagi secara siri, akibatnya penerimaan uang pensiun yang seharusnya diberhentikan karena adanya pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan hukum waris Islam yang tidak ada akibat putusnya penerimaan warisan ketika ahli waris (suami/istri) menikah lagi setelah terbaginya warisan. Anggapan suami/istri yang melakukan pernikahan lagi secara siri, karena mereka menganggap uang pensiun sebagai warisan sehingga mereka harus mempertahankan penerimaannya. Sebab demikian kita dapat meminta pendapat ulama Kabupaten Demak tentang status warisan uang pensiun.
Penelitian ini mengambil suatu pokok permasalan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah, (1) Apakah uang pensiun mutlak menjadi hak suami/istri ketika ditinggal mati oleh suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)? ataukah harus dibagikan kepada ahli waris?, (2) Bagaimanakah perspektif hukum di Indonesia menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 terkait pembagian warisan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)?, (3) Bagaimanakah pandangan ulama Kabupaten Demak terkait pembagian warisan uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)?
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif, dilakukan melalui penelitian Field Risearch (Studi Lapangan), dengan tujuan untuk menemukan relevansi pemikiran tokoh ulama Kabupaten Demak dengan peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat.
Penelitian ini menyimpulkan, (1) uang pensiun PNS menurut peraturan di Indonesia dan pendapat ulama Kabupaten Demak adalah hak suami/istri dari PNS yang telah meninggal dunia. (2) Perspektif hukum di Indonesia menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969, uang pensiun diberikan kepada suami/istri dan atau anak yang telah terdaftar. Pemberian uang pensiun janda/duda akan diberhentikan ketika hilangnya status janda/duda dari PNS yang telah meninggal dunia. (3) Pandangan ulama Demak terkait pembagian warisan dari uang pensiun PNS berdasarkan kasus dalam tulisan ini, lima dari enam informan penulis menyatakan tidak termasuk tirkah dan satu menyatakan tetap termasuk tirkah dikarenakan fokus utama ulama tersebut pada pengertian tirkah saja. Penelitian ini membuktikan pula adanya kesinambungan antara peraturan yang berlaku di Indonesia dengan pendapat ulama Kabupaten Demak.