Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia yang menjadi kebanggaan orangtua, maka dari itu betapa penting mengemban amanah Allah untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak. Apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak yang masih dibawah umur pada umumnya jatuh kepada pengasuhan ibunya, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: ” Bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, permasalahan dalam penulisan skripsi ini membahas masalah penetapan ayah sebagai Hadhin bagi anaknya dan membatalkan hak Had}a>nah ibunya. Hal inilah terdapat dalam contoh putusan Pengadilan Agama. Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Smg, dalam putusan tersebut ibu mempunyai cacat hukum yang kemudian dibatalkan hak Had}a>nahnya. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin menganalisis tentang bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap alasan-alasan penyebab pembatalan hak Had}a>nah.
Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap alasan-alasan pembatalan hak Had}a>nah dari ibu kepada ayah. 2) Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam pembatalan hak Had}a>nah dari ibu kepada ayah
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempunyai relevansi dengan masalah pembatalan hak Had}a>nah. Sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer, sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Semarang, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data dilakukan dengan cara diskriptif normatif.
Hasil penelitian ternyata tidak semua perkara Had}a>nah itu diberikan pada seorang ibu. Penulis menyimpulkan persepsi beberapa Hakim Pengadilan Semaranng yang penulis wawancari yaitu: 1) Persepsi ketiga Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap pembatalan hak Had}a>nah yaitu lebih mengutamakan perlindungan anak dan kemashlahatan anak, serta ketentuan untuk menjadi seorang hadhin atau hadhinah harus layak dan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan fiqih yaitu dewasa, mampu memelihara, adil, amanah, berakhlak baik, Islam, merdeka, tidak menikah lagi, cakap. 2)Dasar Hukum dari persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap pembatalan hak hahdhanah yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002, yang intinya yaitu memutuskan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) digunakan hanya apabila tidak terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak diantara orang tua, Hakim juga berlandaskan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan