Kemajuan pesat teknologi dan komunikasi global berdampak pada kebebasan di media sosial secara online. Kebebasan tersebut sering kali digunakan untuk menebar fitnah, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Tak sedikit berita-berita yang mengandung ujaran kebencian digunakan untuk membentuk opini publik yang mengarah pada terjadinya kebencian dan ketakutan. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sesuai Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), telah melakukan beberapa tindakan penanganan pidana ujaran kebencian khususnya di wilayah Jawa Tengah dari laporan masyarakat dan sampai tahun 2018 sudah ada 8 kasus ujaran kebencian yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah?. 2) Bagaimana analisis tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) menurut hukum pidana Islam?
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, dan dokumen data tertulis tentang penanganan kasus ujaran kebencian dan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan ujaran kebencian. Data di peroleh dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah didasarkan pada berdasarkan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 40 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, penanganan dilakukan mulai tahap proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Dimulai dari klarifikasi yang dilakukan dengan memintai keterangan terhadap ahli, setelah cukup bukti baik dari keterangan ahli, terduga dan gelar perkara maka Ditreskrimsus akan naikkan status terduga menjadi tersangka dan melakukan penyitaan terhadap alat bukti, Setelah lengkap itu kemudian dibawa kejaksaan yang akan dilanjutkan proses penuntutannya di pengadilan. 2) Pidana ujaran kebencian (hate speech) menurut hukum pidana Islam menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam perbuatan dosa. Jika dilihat dari segi berat ringannya ancaman hukuman ujaran kebencian maka termasuk dalam jarimah tazir untuk kepentingan umum. Maka dari itu berat ringan ancaman hukumannya tergantung pada penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaanyya maupun perbuatannya. Pneguasa akan melihat bagaimana ujaran kebencian itu dilakukan. Baik dengan pencemaran nama baik, penghinaan, mengolok-olok, menyerang harga diri seorang atau perbuatan lainnya yang menentukan besar kecilnya hukuman ta’zir untuk kepentingan umum berdasarkan undang-undang atau aturan yang berlaku di negara tersebut.