Penelitian yang berjudul Implementasi Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Sistem Ganti Rugi Praktek Mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera dilatarbelakangi oleh banyaknya lembaga-lembaga keuangan syari’ah yang menghadapai problematika dalam menjalankan program-programnya agar selaras dengan syariat Islam. BMT NU Sejahtera sebagai salah satu lembaga keuangan syariah juga menghadapi problematika dalam impementasi Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan bagaimana praktek sistem ganti rugi praktik mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera? Dan bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/XI/2017 terhadap sistem ganti rugi praktik mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera?
Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis kualitatif. Jenis kualitatif dipilih karena data yang dibutuhkan terkait dengan data kualitatif bukan angka-angka melainkan terkaji dengan pemahaman, nilai, gagasan, pandangan para responden tentang Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem ganti rugi praktik mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera. Kemudian metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya dengan deskriptif analitis.
Temuan penting dari penelitian ini adalah pertama, sistem ganti rugi yang digunakan di BMT NU Sejahtera adalah telah menggunakan prinsip keadilan di mana ketika praktik mudharabah adalah ganti rugi seluruhnya ditanggung BMT tanpa syarat. Ini membuktikan bahwa sistem ganti rugi di BMT telah berpihak kepada nasabah. Kedua, implementasi Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem ganti rugi praktik mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera telah dilaksanakan. Bahkan bagihasil di BMT NU untuk program investasi tergolong tinggi yakni untuk prosentasi BMT dengan Nasabah adalah 60% : 40%, padahal umumnya di lembaga keuangan syari’ah kisaran 70%:30%. Akan tetapi ketika dianalisis menggunanakan empat unsure implementasi yakni komunikasi, SDM, struktur birokrasi dan disposisi Edward III dalam proses implementasinya belum nampak. Artinya bahwa secara kelembagaan BMT NU Sejahtera membutuhkan optimalisasi manajerial keorganisasisan secara menyeluruh terkait dengan peningkatan kualitas komunikasi antar pengurus, peningkatan SDM, peningkatan fungsi dan peran Struktur organisasi.