Pengelolaan zakat di Desa Banyuputih khususnya di Masjid Baitussala>m sudah terlaksana sesuai syari’at Islam. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh orang-orang yang terkumpul dan dibentuk menjadi panitia pengelola zakat oleh tokoh masyarakat. Menurut Hukum Islam pengelolaan zakat dilakukan oleh ‘a>mil yang ditunjuk oleh pemimpin. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 66 yang berbunyi bahwa kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (‘a>lim ‘u>lama) atau pengurus/ta’mir masjid/mus{alla harus memberitahukan secara tertulis kepada kantor urusan agama kecamatan. Pada faktanya, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia pengelola zakat di Masjid Baitussala>m tidak terdaftar di kantor urusan agama kecamatan Banyuputih. Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
Dari latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan yaitu pertama, bagaimana proses pengelolaan zakat di Masjid Baitussala>m Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Kedua, bagaimana status panitia pengelola zakat di Masjid Baitussala>m Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan panitia pengelola zakat, pengurus masjid, dan muzakki, dan KUA. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan isi penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analisis.
Hasil penelitian menyimpulkan pertama, proses pengelolaan zakat dimulai dari pengumpulan. Pengumpulan dilakukan dengan mengumumkan kepada masyarakat terkait waktu dan tempat pelaksanaan. Selanjutnya setelah harta zakat terkumpul, panitia bermusyawarah terkait siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Di Masjid Baitussala>m hanya terdapat empat mustah{iq, yakni fakir, miskin, sabi>lilla>h, ga>rim. Setelah ditetapkan siapa saja yang menjadi mustah{iq zakat kemudian didistribusikan sesusai sasaran. pencatatan pelaksanaan zakat diarsipkan oleh panitia. Kedua, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia di Masjid Baitussala>m Desa Banyuputih menurut hukum Islam adalah sah. Muzakki telah gugur kewajiban zakatnya. Namun panitia tidak berhak mendapatkan bagian harta zakat sebagai biaya operasional begitupula tidak mendapatkan bagian ‘a>mil. Panitia pengelola zakat di Masjid Baitussala>m Desa Banyuputih tidak melaporkan kegiatan pengelolaan zakatnya kepada kantor urusan agama kecamatan. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Maka dari itu kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengelola zakat di Masjid Baitussala>m bisa dikatakan ilegal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.