Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pebangunan nasional, maka tujuan dari melindungi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja/buruh, serta membangun kesetaraan tanpa diskriminatif untuk kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Prinsip perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh keduanya memiliki kedudukan yang sama, namun dalam pratiknya pengusaha memiliki kedudukan yang lebih tinggi disebabkan pengusaha kuat secara modal dan pengetahuan, oleh sebab itu, dalam penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengusaha masih mengabaikan jangka waktu dalam memperkerjakan pekerja PKWT, selain itu PKWT juga dilakukan untuk kategori pekerjaan tetap.
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Perkerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Kabupaten Pekalongan”, dan untuk menyederhanakan penelitian ini penulis mengambil 4 (empat) sampel perusahaan di Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (socio legal), melalui pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di 4 (empat) persahaan di Kabupaten Pekalongan diantaranya, PT Pisma Putra, PT Dupantex, PT Panjitex, PT Unggul Jaya dan untuk penyeimbangkan data dilakukan pula penelitian di Disnaker Kabupaten pekalongan dan serikat pekerja. Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analisis yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.
Hasil penelitian terkait pelaksanaan PKWT di Kabupaten Pekalongan ditemukan bahwa, banyak perusahaan tidak mencatatkan pekerja PKWT-nya, pengusaha memperkerjakan pekerja PKWT melebihi 3 (tiga) tahun, dan akta perjanjian kerja tidak diberikan kepada pekerja PKWT, sedangkan dalam hal perlindungan hukum pekerja PKWT di Kabupaten Pekalongan ditemukan, 3 (tiga) dari 4 (empat) perusahaan, pekerja PKWT-nya tidak di ikutsertakan BPJS Kesehatan, selain itu sekitar 80% perusahaan di Kabupaten Pekalongan tidak menyusun Struktur dan Skala Upah.