Anak merupakan generasi cita-cita dari keberlangsungan sebuah bangsa. Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental. Disamping itu anak juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya. Negara melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, menjamin seluruh hak-hak anak tanpa terkecuali, mulai dari anak biasa, anak luar biasa, penyandang disabilitas, hingga anak yang berkonflik dengan hukum. Kurun waktu 2017 hingga 2019 banyak kasus anak yang masuk kedalam ranah Pengadilan Negeri Kota Semarang. Padahal jika kita melihat kembali mengenai konsep perlindungan anak, bahwa hukuman pidana dapat menimbulkan trauma pada psikis sehingga mengancam masa depan anak. Oleh karenannya guna melindungi anak yang berkonflik dengan hukum pemerintah melalui UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012. Mencanangkan perlindungan melalui konsep Diversi dengan mengalihkan perkara pada jalur Litigasi ke jalur Non Litigasi. Melihat fakta dilapangan adalah banyaknya perkara yang masuk ke ranah Pengadilan Negeri Kota Semarang sehingga terdapat sesuatu hal yang menyebabkan diversi tidak dapat berjalan dengan baik ditingkat Penuntutan.
Adapun permasalahan ini ialah bagaimanakah Implementasi Upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang? faktor-faktor apakah yang penghambat Implmentasi Diversi di Kejari Kota Semarang? Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian Non-doktrinal, yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif-empiris (socio legal), melalui pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan data sekunder meliputi bahan-bahan hukum (primer dan sekunder). Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) empiris melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya Implementasi upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang secara prosedural telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi terjadi ketidak optimalan dari segi substansial. 71 perkara yang masuk kurun waktu 2017-2019 terdapat 15 perkara yang seharusnya bisa dilakukan ternyata hanya 3 perkara yang berhasil diupayakan oleh JPU. Faktor penghambatnya antara lain, terdapat kelemahan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 SPPA, terjadi ketidak-optimalan JPU dalam mengupayakan Diversi, serta pola pikir masyarakat yang menganggap penyelesaian melalui Diversi merupakan hal yang tabu.