UU Pernikahan No. 1 Th. 1974 telah menetapkan dalam pasal 7 ayat (1) yang
berbunyi: “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun,
pembatasan tersebut untuk melindungi keturunan yang dilahirkan, akan tetapi di sisi
lain undang-undang memberikan kelonggaran kepada pasangan yang kurang umur
untuk melangsungkan pernikahan.
Dalam memberikan dispensasi nikah, hakim dituntut untuk dapat
mempertimbangkan secara selektif sesuai dengan aturan (perundang-undangan) yang
berlaku. Di samping itu juga perlu ditekankan pada kemaslahatan yang ingin dicapai
dalam pernikahan kedua mempelai. Dari deskripsi masalah di atas yang menjadi
pokok permasalahan dalam penulisan Tesis ini adalah; apa sebenarnya yang menjadi
pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, kemudian bagaimana
dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi rumah tangganya. Kedua rumusan
masalah ini merupakan bentuk pertanyaan yang urgen dan konkret untuk memandang
secara kritis berbagai macam kasus pernikahan di bawah umur.
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencari data di
lapangan sebagai tempat kejadian perkara. Sementara pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosio-yuridis.
Pengambilan data putusan di Pengadilan Agama Semarang dari tahun 2006
diambil dengan cara metode dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan
Agama. Selanjutnya, data yang ada dianalisis secara kritis dengan menggunakan
metode deduktif dan induktif.
Dari hasil penelitian ini, diperoleh hasil bahwa dalam memutus perkara
dispensasi nikah, majelis hakim mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi
kedua calon mempelai dengan menggunakan pertimbangan maslahah yang bersifat
daruriyyah dalam hal memelihara keturunan.
Pernikahan hasil dispensasi nikah terkesan buru-buru dan dipaksakan.
Sehingga berdampak terhadap eksistensi rumah tangga yang mempengaruhi
keharmonisan dalam kehidupannya.
Berdasarkan data di lapangan, mereka yang senang bertengkar cenderung
masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosinya. Seperti yang
terjadi pada pemohon dengan nomor: 0030/Pdt.P/2006/PA.
Dengan demikian, pelaksanaan dispensasi nikah sebenarnya bukan hanya
untuk kesenangan sementara atau menutupi aib belaka, melainkan untuk kebahagiaan
yang kekal abadi yang sesuai dengan tujuan pernikahan. Akan tetapi jika kedua
mempelai dalam menghadapi kehidupan rumah tangga belum memiliki kematangan,
maka yang terjadi hanyalah konflik dan pertengkaran yang berujung perceraian.