Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Yang menjadi masalah adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penghibahan benda tak bergerak dalam Pasal 1682 KUH Perdata terhadap pelaku? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara penghibahan benda tak bergerak dalam Pasal 1682 KUH Perdata terhadap penerima hibah?
Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library research) yaitu penulisan dengan menggunakan buku-buku atau kitab, penelitian berupa skripsi, tesis, artikel dan literatur lainnya yang mendukung penulisan ini, sedangkan metode analisisnya adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dalam hal ini hendak diuraikan tentang cara penghibahan benda tak bergerak dalam Pasal 1682 KUH Perdata perspektif hukum Islam. Data Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata yang mengatur cara penghibahan benda tak bergerak mengharuskan hibah tersebut dengan akta notaris. Menurut peraturan yang berlaku sekarang Penjabat Pembuat Akta Tanah ini dapat berupa Notaris berdasarkan daerah kerja masing-masing, kemudian akta PPAT tersebut didaftarkan ke Kantor Agraria setempat bagian pendaftaran tanah. Atas dasar ini pejabat pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat hak milik, sebagai tanda bukti hak. Di Indonesia untuk menyerahkan hak milik yang berkenaan dengan tanah, atau tanah beserta benda yang berada di atasnya dilakukan sesuai dengan peraturan sekarang, yaitu dengan akta PPAT (Notaris). Tetapi untuk benda tidak bergerak selain dari tanah, maka sebaiknya dilakukan dengan akta Notaris, kemudian dicatat dalam daftar yang disediakan khusus untuk benda tidak bergerak yang bukan tanah. Ditinjau dari hukum Islam bahwa hukum Islam tidak menetapkan keharusan adanya akte otentik, bahwa dalam hukum Islam tidak dibedakan antara cara penghibahan benda bergerak atau benda tidak bergerak, yang utama adalah adanya ijab dan qabul. Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat hibah adalah penerimaan. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan. Secara historis socio kultural, bahwa pendapat para ulama yang mensyaratkan hibah cukup hanya dengan ijab qabul dan tidak mensyaratkan akta otentik atau akta notaris adalah karena, pertama, masyarakat pada waktu itu masih sangat sederhana dengan jumlah yang tidak sebanyak masyarakat saat ini. Dari kesederhanaan tersebut maka tindak kejahatan kelicikan dan keserakahan tidak sebanyak sekarang. Kedua, bahkan pada waktu itu tidak ada kasus yang memperkarakan persoalan benda yang sudah dihibahkan. Dan ditegaskan dalam Al-Qur’an surat al-Baqorah ayat 282.