Nama : Siti Nur Aini, NIM : 2102018, Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Judul : Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislative Kabupaten Rembang Tahun 2004 – 2009. Pokok permasalahan dalam penelitian ini setidaknya terdiri dari dari dua hal penting, yaitu: apa yang menjadi penyebab minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang dan bagaimana peran politik perempuan yang secara kuantitas minim tersebut di lembaga legislatif Kabupaten Rembang tahun 2004 – 2009
Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif di Kabupaten Rembang yang hanya empat orang dari 45 kursi yang disediakan atau 8.8% dari yang seharusnya 30% sesuai UU. Pemilu. Keempat anggota legislatif perempuan terebut adalah Nur Hayati dari Partai Golkar, Sayidah Fatimah dari PPP, Durrotun Nafisah dari PKB dan Endang Susanti dari PDIP. Sebab utama dari minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, menurut Sayidah Fatimah, dikarenakan apatisme perempuan dalam politik. Hal ini bisa dilihat dari minimnya perempuan yang mampu menempati posisi stakeholders politik di Rembang, sedangkan menurut Endang Susanti salah satu factor penyebab minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative adalah factor sumber daya manusia yang memang sangat minim. Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Rembang diperparah dengan posisi mereka yang tidak mendapat porsi maksimal bahkan terkesan hanya sekedar sebagai pelengkap saja. Kesan ini dapat dirujuk bahwa keempat perwakilan perempuan di lembaga legislative adalah dari partai besar yang berbeda sehingga dapat dimaknai keterwakilan mereka hanya untuk daya tarik mobilisasi masa perempuan demi kemenangan partai. Dari keempat perwakilan perempuan ketiganya, pada tingkat Komisi hanya sebagai anggota dan hanya satu yang menempati wakil Komisi. Pada struktur panitia anggaran juga hanya diwaliki oleh satu perempuan. Dari segi peranpun menurut Arif Kholili dan Gatot Paeran, kempat wakil perempuan inipun tidak memiliki inisiatif untuk berpendapat bahkan cenderung untuk selalu diam dan menyetujui apapun keputusan baik pada tingkat Fraksi, Kkomisi maupun DPRD.
Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Budaya patriarkhi di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan, bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, terlebih di pedesaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah di doktrin secara turun temurun.