Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk hukum tertulis yang diregulasikan pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Kemunculan KHI, bagi sebagian besar umat Islam waktu itu, adalah “kado istimewa” karena menjadi regulasi yang dapat menengahi berbagai perbedaan pendapat di kalangan para hakim Pengadilan Agama. Dengan kekuatan Inpres yang masih debatable hingga kini, KHI menjadi rujukan paling berarti bagi para hakim dan pencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan seputar perkawinan, kewarisan dan wakaf.
Dalam kerangka hukum prosedural inilah, KHI menabung benih-benih problem pelik. Hukum Islam, sebagaimana dicerminkan dari karakter fiqh yang seharusnya dinamis dan elastis, mendadak berubah menjadi statis karena “diproseduralkan” melalui pasal per pasal dalam KHI. Selain mengisyaratkan adanya kuasa negara dalam wajah hukum Tuhan –dan karenanya sering disebut-sebut sebagai “fiqh mazhab negara”-, juga terdapatnya dominasi penafsiran hukum Islam oleh kalangan umat Islam atau mazhab tertentu, yaitu Syafi’iyyah. Alasan yang terakhir ini membuat posisi KHI dipertanyakan sebagai fiqh yang berkepribadian Indonesia sebagaimana yang selama ini dielu-elukan.
Karena KHI tidak lepas dari praktik sosial diskursif ini, teori poskolonial menangkap sinyal adanya struktur kuasa yang bergerak melalui interpretasi hukum Islam. Dengan teori ini, hukum Islam tidak hanya ditempatkan sebagai manifestasi “hukum-hukum Tuhan” semata, melainkan sebagai alat dalam memproduksi pengetahuan dan kekuasaan. Dengan demikian, meminjam analisa Michel Foucault, KHI lahir sebagai akibat relasi kuasa dan pengetahuan (power and knowledge relation). Dengan terma-terma yang intim dalam kajian poskolonial, seperti dominasi, subordinasi, hibridasi, subalternitas dan sebagainya, secara nyata KHI diketemukan sebagai hukum yang dipergunakan sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), mengesampingkan pilihan sebagai medium kritik sosial (counter discourse).