Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research) dalam bentuk studi kasus, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode: interview dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh tersebut penulis dapat mendeskripsikan praktek bagi hasil deposito wadi’ah di BMT Syirkah muawanah MWC NU Adiwerna. Dimana dalam prakteknya BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna berusaha mempraktekan bagi hasil dalam simpanan deposito berjangka yang berakadkan wadi’ah yad damamah, sedangkan kerjasama dalam bentuk akad wadi’ah yad damamah tidak mengenal adanya bagi hasil sebagaimana dalam akad lainnya seperti akad mudharabah, karena dalam akad wadi’ah yad damamah hanya mengenal pemberian bonus atau hibah kepada si penitip. Dan dalam sistem perhitungan bagi hasil deposito wadi’ah-nya pun pengelola BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna menggunakan persentase dari uang yang didepositokan.
Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sebagai hasil dari penelitian. Dari analisis yang penulis lakukan tersebut dapat dikatakan bahwa praktek bagi hasil deposito wadi’ah di BMT Syirkah muawanah MWC NU Adiwerna adalah bertentangan dengan prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam. Karena menggunakan persentase dari besarnya nilai simpanan. Bukan dengan membagikan profit atau keuntungan sesuai porsi yang disepakati.
Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat penulis sarankan
- Pengelola BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna hendaknya belajar dari lembaga keuangan syariah lain yang telah berhasil menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
- BMT Syirkah Muawanah MWC NU hendaknya meningkatkan kinerja para personilnya melalui peningkatan pengembangan SDM.
- DPS BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna, hendaknya mengawasi dan mengatur ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku. Sehingga dalam setiap kebijakan yang akan diambil tidak melenceng dari hukum syariat.