Perjudian merupakan suatu fenomena klasik namun ia masih saja terjadi. Dalam perspektif hukum Islam, memilih lapangan perjudian sebagai lapangan profesi dan mata pencaharian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka sama suka di antara para penjudi, namun karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram. Yang menjadi perumusan masalah yaitu apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi? Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data primer, yaitu putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL.. Data sekunder, yaitu buku-buku bacaan dan literature-literatur lain yang membahas tentang tindak pidana perjudian, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik: Interview (wawancara), dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan yuridis normatif, mengingat permasalahan yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa mencermati pertimbangan hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tersebut, maka putusan pidana 2 bulan 15 (lima belas) hari sudah sesuai dengan aturan hukum. Alasannya karena dalam menjatuhkan harus diperhatikan berbagai faktor. Sementara perjudian merupakan permainan spekulasi yang menjanjikan keuntungan besar bahkan tidak menutup kemungkinan berpeluang menjadi orang kaya. Alasan lainnya adalah belum nampaknya kepastian hukum menimbulkan kesan di mata masyarakat bahwa hukum dapat dicairkan dengan sejumlah uang dan kekuasaan. Melihat dari realita di atas, maka ancaman pidana yang diberikan pada terdakwa menumbuhkan sebuah asumsi bahwa hukum hanya dijadikan alat untuk balas dendam. Itulah sebabnya mengapa semboyan “ penjara sebagai sekolahnya kejahatan” makin sulit diingkari kalau tidak boleh dikatakan penjara hanyalah tempat membina orang menjadi penjahat yang lebih jahat. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian dan undian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar. Semua ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk 40 kali dera. Dengan demikian para ulama tidak ada kesepakatan mengenai berapa banyak seseorang dihukum cambuk.