Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak mesti ia dapat dihukum atau dikenai pertanggungjawaban pidana, melainkan seseorang itu harus mempunyai kesalahan. Maka tidaklah patut apabila mengharapkan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Seseorang disebut bersalah apabila perbuatannya dicela oleh masyarakat karena sebenarnya ia dapat berbuat lain selain tindak pidana. Dalam kesalahan terdapat beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dapat bertanggungjawab, mempuyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan, dan tidak adanya alasan hapusnya pertanggungjawaban pidana.
Di dalam aturan perundang-undangan tidak ada keterangan yang jelas tentang kesalahan. Sehingga dalam lapangan praktek peradilan di indonesia hakim belum mempunyai kesamaan pola dalam menentukan kesalahan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa itu merupakan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, apakah terdakwa bersalah atas perbuatannya atau tidak. Untuk itu kiranya perlu dikaji bagaimana Hakim menentukan kesalahan terdakwa atas perbuatannya.
Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), dimana data primernya adalah Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl. Sedangkan data sekundernya adalah seluruh dokumen yang berupa kitab dan buku yang membahas tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif dengan metode deskriptif.
Hasil dari penelitian ini bahwa terdakwa terbukti mempunyai kesalahan dalam perbuatannya, sehingga terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dasar Hakim menentukan kesalahan terdakwa adalah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak terdapatnya alasan pemaaf maupun pembenar bagi terdakwa. Bentuk kesalahan terdakwa adalah lalainya terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dasar pertimbangan Hakim memutuskan terdakwa lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor yaitu terdakwa membanting setir ke kanan sampai melewati marka jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
Menurut penulis, terdakwa dalam keadaan darurat sehingga dalam diri terdakwa terdapat alasan pemaaf yang mengakibatkan gugurnya pertanggungjawaban pidana terdakwa.
Dalam hukum pidana islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam jarimah qishas-diya, yaitu pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tersalah. Sanksi bagi pelaku pembunuhan tersalah adalah membayar diyat dan memerdekakan seorang budak yang beriman, apabila pelaku tidak menemukan seorang budak, maka pelaku dapat mengganti dengan puasa selama dua bulan berturut-turut. Pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan darurat dalam hukum pidana islam tetap dikenai hukuman, yaitu hukuman diyat.