Salah satu persoalan muncul dalam syari’ah tradisional dan kerap disebut sebagai pelanggaran terhadap HAM adalah soal posisi perempuan. Perempuan kerap ditempatkan sebagai makhluk kelas kedua, dan karenanya hak mereka banyak yang tidak terpenuhi. Wilayah-wilayah seperti politik, sosial dan ekonomi menjadi area yang sulit untuk dimasuki oleh perempuan.
Dalam bidang perkawinan, muncul permasalahan mengenai status pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non muslim. Jika dalam al-Qur’an laki-laki non muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, tetapi hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. Abdullahi Ahmed An-Na’im, intelektual Muslim asal Sudan, melihat hal ini sebagai masalah dalam syari’ah tradisional.
Ada dua masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, Pertama, bagaimana Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na’im tentang pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non muslim. Kedua, Bagaimana konstruksi metodologis pemikiran Abdullah Ahmad An-Na’im.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data, sumber data tersebut berupa literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian ini.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka ada dua kesimpulan yang bisa dirumuskan. Pertama, An-Na’im menunjukkan bahwa ketidakbolehan pernikahan wanita muslim dengan laki-laki Non Muslim adalah bagian dari diskriminasi yang didasarkan atas agama. Sebagai bagian dari diskriminasi, tentu saja An-Na’im tidak menyepakati model pemahaman syari’ah yang demikian. Salah satu alasannya adalah karena diskriminasi atas dasar agama dan gender di bawah Syari’ah melanggar penegakkan Hak Asasi Manusia. Secara moral hal itu harus ditolak dan secara politik tidak dapat diterima untuk konteks saat ini.
Kedua, secara metodologis, basis argumentasi yang mendasari pemikiran An-Na’im sebenarnya sudah terpolakan dalam teori nasakh berbalik yang ia adopsi dari Mahmoud Muhammad Toha, gurunya. Atau dalam bahasa lain, ia mengistilahkannya dengan “prinsip interpretasi evolusioner”. Secara sederhana, prinsip ini bergerak dari satu titik bahwa jika dasr hokum Islam modern tidak digeser dari teks-teks al-Qur’an dan Sunnah pada masa Madinah sebagai dasar konstruksi Syari’ah, maka tak ada jalan untuk menghindari pelanggaran yang mencolok dan serius terhadap standar-standar universal hak-hak manusia.