Perintah memakan barang halal adalah suatu perintah memilih makanan yang tidak diharamkan dan tidak bersumber dari pekerjaan yang haram. Hal ini berarti bahwa setiap muslim digugah untuk menghadirkan makanan yang halal dan sah, melalui pekerjaan yang halal dan sah pula. Untuk mengadakan makanan yang menjadi kebutuhan primer itu harus melalui ikhtiar dengan segala keterampilan yang dimilikinya, dan pekerjaan itu didapatkan dengan jalan yang baik pula. Risywah (suap-menyuap) dalam ajaran syari’at Islam adalah haram berdasarkan al-Qur’an dan Hadits Nabi, akan tetapi sering terjadi dalam masyarakat kita melakukan praktek suap-menyuap di dalam proses penerimaan pegawai baik dalam instansi pemerintah ataupun swasta. Permasalahannya, bagaimana dengan hukum gaji seorang pegawai tersebut yang proses pengangkatannya terdapat unsur risywah didalamnya. Menghadapi sebuah permasalahan seperti ini, para ulama Nahdlatul Ulama (NU) merasa bertanggung jawab dalam merespon semua problematika yang dialami masyarakat. Melalui forum Bahtsul Masa’il semua permasalahan dibahas dan dicari solusinya seperti permasalahan sebagaimana tersebut, yaitu tentang hukum gaji yang diperoleh karena risywah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan ini dijadikan sebagai sumber (data) utama, baik data primer maupun sekunder. Juga suatu riset kepustakaan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik mengkaji buku-buku atau juga dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.
Di dalam memecahkan masalah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) memakai 3 (tiga) metode yaitu: Taqrir Jama’i, disini jawaban dicari dengan mengutip sumber fatwa yang telah ada dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan; Ilhaq al-Masa`il bi Nadza`iriha, adalah mempersamakan persoalan fiqih yang belum ditemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya; dan metode ketiga adalah Istinbath Jama’i, yakni melakukan kajian intensif dan maksimal dari para ahli terhadap persoalan-persoalan fiqih melalui teori-teori atau kaedah-kaedah fiqih. Dengan metode di atas sehingga para ulama Nahdlatul Ulama menemukan hukum tentang gaji yang diperoleh karena risywah, sehingga dari sini dihasilkan dua pendapat dari para muktamirin, pendapat pertama adalah bahwa hukum gaji yang diperoleh adalah haram karena ada keterkaitan antara gaji yang diperoleh dengan proses pengangkatannya, sedangkan pendapat yang kedua adalah bahwa status gaji itu adalah tetap halal dengan alasan bahwa gaji tersebut tidak terkait dengan prosesnya.