Pertumbuhan perekonomian di Indonesia diwarnai dengan pertumbuhan dunia usaha. Persaingan dalam dunia usaha tampak semakin gencar serta aneka macam produksi barang dan jasa terus menerus membanjiri pasaran. Salah satu cara yang kini dipandang efektif dan bisa langsung mempengaruhi konsumen adalah dengan mengiklankan produknya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perbuatan yang dilarang pelaku usaha kepada konsumen dalam UU perlindungan konsumen dan memberikan pemahaman tentang prosedur penyelesaian tanggung gugat produk periklanan antara pelaku usaha dengan konsumen di LP2K semarang.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan penyusunan transkip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakannya pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan jelas tentang apa yang telah di temukan atau didapatkan dari lapangan. Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu bahwa data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa. Dengan pendekatan ini penulis mencoba menganalisis tentang tanggung gugat produk periklanan di LP2K Semarang.
Dari hasil observasi di LP2K Apabila seorang konsumen yang menderita kerugian dari produk yang di iklankan maka konsumen dapat melaporkan di Lembaga Pembinaaan Dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang.Penyelesaikan sengketa konsumen-pelaku usaha dengan memakai jalur non litigasi/jalur non peradilan(mediasi, konsolidasi,atau kekeluargaan). Hal ini didasarkan pada alasan yang praktis, efisien serta tidak mau membuaang waktu, tenaga dan dana, yang belum tentu proses penyelesaian melalui peradilan akan tuntas.
Jika pelaku usaha menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan/ atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen maka menurut pasal 23 UUPK dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.apabila melalui BPSK gugatan tidak terselesaikan maka dilanjutkan ke jalur litigasi (pengadilan).