Hizbut Tahrir merupakan gerakan Islam yang sangat gencar menawarkan agar sistem khilafah dihidupkan lagi. Hizbut Tahrir berpandangan Islam telah membatasi sistem pemerintahannya dengan sistem khilafah. Sekiranya konsep yang ditawarkan Hizbut Tahrir sebagai antitesis terhadap pemikiran politik Barat yang berkembang dan berpengaruh luas khususnya di dunia Islam, tentunya sebuah wacana yang menarik. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap konsep khilafah yang ditawarkan Hizbut Tahrir tersebut.
Adapun permasalahannya adalah; 1) Bagaimana konsep Khilafah Islamiyah yang ditawarkan Hizbut Tahrir. 2) Bagaimana relevansi konsep khilafah tersebut. 3) Bagaimana pandangan politik Hizbut Tahrir terhadap peta politik Islam kontenporer di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut; jenis dan sifat penelitiannya adalah library research dan eksploratorif. Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, dan penyajiannya secara kualitatif. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif, fenomenologis, content analysis dan komparatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama, sistem khilafah menurut Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara’. Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem khilafah ini. Artinya, sistem khilafah ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. Sistem khilafah berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti monarchi, republik, kekaisaran, ataupun federasi, jika dilihat dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, undang-undang, konsep dan standar hukum-hukum yang dipergunakan maupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara. Khilafah merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Kedua, konsep khilafah yang ditawarkan Hizbut Tahrir dalam konteks politik Indonesia merupakan tawaran dalam tataran idealistik, yaitu upaya melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan formula sistem pemerintahan Islam ideal yang pernah terwujud dalam romantisme sejarah. Sebab, jika melihat realitas politik sekarang ini negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia sudah mapan dalam bentuk nation state (negara bangsa/nasional) yang tentunya tidak akan rela meleburkan diri atau menjadi bagian dari negara khilafah. Ketiga, Hizbut Tahrir merupakan gerakan politik Islam modern yang memiliki paradigma integralistik dalam memandang hubungan agama dan politik. Kecenderungan integralistik memandang Islam adalah suatu agama yang lengkap dengan petunjuk, mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Hubungan agama dan negara adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hizbut Tahrir memandang negara sebagai tuntunan operasional adalah satu-satunya yang secara syar’i dijadikan alat untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Implementasi syariat sangat penting bagi pemulihan cara hidup Islami dan negara merupakan syarat penting untuk mencapai tujuan ini.