Islam pada dasarnya membolehkan ibadah hibah kepada semua manusia, namun dalam hal hibah terhadap pejabat banyak diperselisihkan oleh karena itu NU sebagai organisasi keagamaan menyikapi hal tersebut dengan mengeluarkan keputusan musyawarah nasional (MUNAS) alim ulama nahdlatul ulama (NU) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarat tentang hibah kepada pejabat. Maka Masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana Hasil keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Hukum Hibah Kepada Pejabat (2) Bagaimana istinbath dalam keputusan Munas alim ulama NU dalam pengalian mengenai hibah kepada pejabat. Penelitian ini merupakan penelitian library research (kepustakaan) atau jenis penelitian ini disebut juga dengan istilah Doktrinal yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik kemudian dianalisis dengan tehnik analisis deskriptif.
Hasil keputusan munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Hibah Kepada Pejabat, karena selain terkait dengan sumpah jabatan yang tertuang dalam KUHP Bab XXVIII tentang kejahatan pejabat diantaranya pasal 418-419 juga dapat mengandung makna suap (risywah) sedangkan risywah dalam hukum Islam baik yang memberi, menerima dan juga yang menjadi perantara sama-sama mendapat laknat kepada Allah Swt. Namun dalam keputusan MUNAS membedahkan hukum bagi orang yang sudah terbiasa memberi hibah kepadanya sebelum ia mendapatkan jabatan dan tidak memiliki lawan sengketa maka ia boleh mengambilnya sebatas kadar yang biasa ia dapatkan sebelum ia menjabat, adapun keputusan Munas lebih mengutamakan tidak mengambilnya, sedangkan penekanan hukum larangan kepada seorang hakim lebih kuat dari pada pejabat yang lain, karena hakim adalah seorang penegak hukum maka sudah seharusnya hukum berjalan sebagai mana mestinya.
Sedangkan mengenai istinbath yang digunakan oleh MUNAS alim ulama NU dalam hal ini mengunakan ilhaq yaitu menyamaikan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamaikan dengan pendapat yang sudah jadi), dalam pembahasan hibah kepada pejabat Munas mengunakan kitab Abu Hasan Taqiyyuddin Ali bin Abdul Kafi al- Subki, Fatawa al-Subki Mukhtashar, Fashl al-Maqal fi Hidaya al-‘Ummal, Darul Marifah, Beirut, Juz IV.