Salah satu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan adanya efisiensi adalah pemenuhan kebutuhan lebaran. Untuk mewujudkan efisiensi tersebut, maka orang perlu untuk menabung atau melakukan pemesanan barang-barang kebutuhan lebaran agar ketika lebaran tiba terasa ringan. Dalam konteks inilah, KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal mengadakan program Tabungan Paket Lebaran. Di mana sistem operasionalnya berupa kegiatan tabungan sekaligus kontrak jual beli pesanan secara angsuran.
Menurut Islam, perusahaan atau institusi bisnis yang diterapkan transaksi yang mengandung gharar tidak diperbolehkan, karena al-Qur’an melarang dengan tegas transaksi bisnis yang mengandung unsur ketidakpastian dalam bentuk apapun.
Maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD (Darma Tani) Kec. Boja Kab. Kendal.
Adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila di lihat dari persepsi hukum Islam Tabungan Paket Lebaran menggunakan akad wadi’ah yadh-dhamanah sekaligus akad bai’ istishna’. Menurut Islam akad semacam ini tidak sah, karena Islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus.
Akad wadi’ah yadh-dhamanah yang terjadi dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran yakni dana setoran Rp. 20.000,- di tiap bulannya dari anggota dikembangkan oleh KUD dan KUD mensyaratkan bahwa keuntungan dari dana setoran anggota hanya diperuntukkan bagi KUD. Dalam ketentuan wadi’ah yadh-dhamanah, bonus tidak boleh dipersyaratkan sebelumnya. Maka praktek semacam ini bertentangan dengan hukum Islam.
Sedangkan akad bai’ istishna’ yang terjadi dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran, yakni pengembalian tabungan berupa paket kebutuhan lebaran yang spesifikasinya (baik macam, ukuran, harga, sistem pembayaran maupun jatuh tempo) telah ditentukan dalam buku tabungan. Akan tetapi KUD dalam menentukan harga paket berdasarkan spekulasi. Dalam ketentuan bai’ istishna’ harga harus ditentukan secara pasti pada saat akad. Oleh karena itu, akad bai’ istishna’ dalam Tabungan Paket Lebaran bertentangan dengan hukum Islam.
Dengan demikian, pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran bertentangan dengan hukum Islam. Karena menggunakan dua akad sekaligus dan dari masing-masing akadnya juga bertentangan dengan hukum Islam. Demikian juga dalam pelaksanaannya terdapat gharar, yakni adanya unsur spekulasi dan pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, hukum pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD (Darma Tani) Kec. Boja Kab. Kendal adalah tidak sah.