Salah satu elemen penting dalam mengembangkan ekonomi syari'ah adalah Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dewan ini mempunyai peranan strategis dalam mengawal perkembangan ekonomi syari'ah agar tidak menyimpang dari khithahnya.
DSN-MUI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut telah mengeluarkan fatwa.-fatwa tentang transaksi dan produk-produk lembaga keungan syari'ah.Dalam fatwa-fatwanya tersebut DSN-MUI selalu mengemukakan dalil-dalil syari'ah, baik berupa nash Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun dalil-dalil ra'yu seperti ijma', qiyas, kaidah-kaidah fiqh,dan sebagainya.
Dalam Majma’ al-Fiqh al-Islami di Jeddah telah mengeluarkan ketetapan dalam muktamarnya yang keenam tentang haramnya bertransaksi dengan obligasi apapun macam dan bentuknya. Timbul beberapa pertanyaan sekitar hukum syar’i mengenai bertransaksi dengan surat berharga baik menjual maupun membeli sebagian ahli fiqh berpendapat tentang halalnya sebagian surat berharga tersebut dan mengharamkan yang lain. Sebagian ulama yang lain mengharamkan semuanya dan sebagian lagi menghalalkan semuanya.
Dalam skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian library research dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis.Penelitian ini berusaha mengkritisi ketepatan penerapan dalil-dalil dalam fatwa DSN-MUI melalui metode ushul fiqh baik melalui pendekatan kaidah kebahasaan atau melalui pendekatn maqashid syari'ah.
Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Maidah ayat 1, QS. al-baqoroh ayat 233 dan QS. Al-Qashash ayat 26, dalam fatwa ini sebenarnya tidak secara langsung berkaitan dengan transaksi obligasi syari'ah ijaroh. Tetapi berisi prinsip-prinsip atau etika-etika yang harus ditegakkan dalam praktek ekonomi syari'ah.
Riwayat-riwayat yang dinukil DSN-MUI dalam menentukan fatwa ini tidak berkaitan langsung dengan obyek fatwa. Tetapi dari matan hadits bisa ditarik pemahaman tentang prinsip-prinsip umum dalam muamalah.