Dalam kegiatan perdagangan dan jual beli, adakalanya tidak dilakukan pembayaran tunai, melainkan secara hutang. Berhutang karena darurat untuk menutupi suatu hajat yang mendesak tentulah dapat dimaklumi. Tetapi apabila sifat dan sikap suka berhutang ini dibiasakan, akan berakibat buruk. Orang yang hutang rela kalau tanggungannya dipindahkan kepada orang lain, sedang orang lain yang diserahi tanggungan menerima dengan baik. Dengan adanya kerelaan dan penerimaan tersebut orang yang hutang telah melepaskan kewajibannya dan orang yang menerima tanggungan telah siap menanggungnya. Telah diketahui bahwa yang berkewajiban membayar hutang adalah orang (yang hutang) itu sendiri, dengan dipindahkannya kewajiban ini, ia telah lepas dari tanggung jawab. Kerelaan dan penerimaan tersebut tak ubahnya seperti dalam jual beli yang harus dilakukan dengan saling merelakan.
Kata hiwalah diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan). Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal ‘alaih.
Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan bagaimana Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang dan Metode Istinbath Hukum yang digunakan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.
Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian. Ada tiga cara dalam metode ini yaitu Pertama, metode pengumpulan data yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen dan literatur yang berupa buku-buku, tulisan dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Kedua, sumber data yaitu data primer diambil dari keputusan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang dan data sekunder diperoleh dari buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini. Ketiga, metode analisis data yaitu menggunakan metode deskriptif dan metode hermautik.
Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pertama Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang yaitu pemindahan utang dari LKK (Lembaga Keuangan Konvensional) ke LKS (Lembaga Keuangan Syari’ah) dengan cara akad qardh, murabahah, syirkah al-milk, al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Pada dasarnya pengalihan utang adalah mubah apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Kedua dalam menetapkan istinbath hukum dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadits, dan kaidah fiqhiyah. Namun dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan utang, belum disebutkan secara eksplisit dalil-dalil mengenai pengalihan utang tetapi dalil-dalil tersebut masih bersifat umum mengenai dalil bermuamalah.