Dalam skripsi ini akan dibahas tentang analisis hukum Islam Terhadap Pelaksana Hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec.Kaloran Kab. Temanggung.
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tambahan yang disebut sebesar 1,5% per bulan dan penerapan sistem Tanggung Renteng pada pelaksanaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan Kec. Kaloran Kab. Temganggung tersebut.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Field Research, yaitu penelitian lapangan. Jenis penelitian semacam ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sistem hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan Kec.Kaloran yang berkaitan dengan adanya tambahan dan sistem Tanggung Renteng yang ada didalamnya.
Untuk itu permasalahan bunga (pengembalian 1,5%) dalam hal ini yang terjadi pada waktu pengembalian, apakah hal tersebut termasuk kategori riba atau bukan, beberapa pendapat mengatakan (riba) haram karena ada dalil nash tentang hal tersebut dan ada pula yang mengatakan boleh karena ada dasar saling tolong menolong ( ta'awun).
Menurut beberapa pendapat yang menyatakan tentang tambahan yang bagaimanakah yang diharamkan (riba). Menurut Muhammad Abduh (w. 1905) dan muridnya, Muhammad Rashid Ridha, ketika menjelaskan bentuk riba yang dilarang pada masa pra-Islam, mereka menegaskan bahwa riba pada masa pra-Islam dipraktekkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo pembayaran, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan meningkatnya pembayaran hutang tersebut.
Dalam Munas Ulama' di Bandar Lampung pada tahun 1992, Nahdlatul Ulama' menetapkan tiga aspirasi yang berkembang dikalangan ulama' mengenai hukum bunga : 1. Hukumnya haram berdasarkan Qiyas terhadap riba. 2. Hukumnya halal berdasarkan al-maslahah. 3. Subhat.
Quraisy Syihab (tokoh mufassir Indonesia) setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan illat keharaman riba adalah al-Dzulm (aniaya). Menurutnya yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara dzulm (penindasan dan pemerasan) tidak semua bunga.
Dan menurut Tarjih Muhamdiyah dalam muktamarnya di Sidoarjo 1989 menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya, demikian juga sebaliknya, termasuk dalam kategori Mutasyabihat.
Menyikapi praktek hutang-piutang yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kaloran, jasa atau bunga pinjaman sebesar 1,5 % per bulan adalah sebagai sesuatu yang sah dan diperbolehkan menurut hukum. Yang mana dalam hal ini penggunaan bunga tersebut oleh UPK digunakan atau dialokasikan untuk penghapusan kredit yang macet untuk digulirkan bagi kelompok yang lain yang belum mendapat dana pinjaman tersebut, dan selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat atau nasabah. Di samping itu pemungutannya pun tidak secara Dzulm (aniaya atau penindasan), Dan sistem Tanggung Renteng yang dipakai Unit Pengelola Kegiatan Kec. Kaloran Kab. Temanggung dalam Istilah Fiqih disebut dengan Dhaman atau kafalah, dan dalam pelaksanaannya diperbolehkan menurut hukum karena sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun yang ada di dalam transaksi hutang-piutang tersebut. keberadaan UPK dirasa banyak memberikan maslahah bagi kelompok peminjam kususnya masyarakat Kecamatan Kaloran.