Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (2) menjelaskan bahwa: harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pada suatu hak milik baik milik suami atau isteri yang terikat adalah benda milik suami atau isteri, bukan harga dari benda tersebut, maka harga atas benda yang sama, bukan suatu keuntungan atau kerugian bersama atau tidak termasuk harta bersama.
Berdasarkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: "sesuatu yang tidak bisa dibagi itu, memilih sebagian sama dengan memilih seluruhnya, dan menggugurkan sebagian berarti menggugurkan seluruhnya"
Dalam sengketa harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan juga mempertimbangkan sesuai naik atau turunnya harga barang tersebut. Tetapi dalam Putusan Perkara No.513/Pdt.G/2003/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal, masalah tersebut diputus dengan mengembalikan harta bawaan sesuai dengan harga yang dulu padahal barang tersebut telah mengalami kenaikan harga.
Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan bagaimanakah penyelesaian putusan perkara No.513/Pdt.G/2003/PA.Kdl tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara No.513/Pdt.G/2003/PA.Kdl. tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan
Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian dokumentasi berupa putusan.
Hasil penelitian putusan perkara No.513/Pdt.G/2003/PA.Kdl tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan adalah bahwa harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan keduanya berhak mengalami kenaikan harga, karena benda tersebut mengalami kenaikan harga
Sedangkan untuk pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut tidak sesuai, karena tidak mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (2), serta dalam putusan tersebut tidak mencantumkan pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1963.
Demikian sekilas dari skripsi ini, dengan kemampuan dan keterbatasan penulis, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.