Afifudin, Muhammad (2008) Analisis penyelesaian sengketa harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan : studi kasus putusan perkara no. 513 /Pdt. G/2003/ PA. Kdl. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

[thumbnail of Skripsi_2103170_Muhammad_Afifudin]
Preview
Text (Skripsi_2103170_Muhammad_Afifudin)
2103170_MUHAMMAD_AFIFUDIN.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB) | Preview

Abstract

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (2) menjelaskan bahwa: harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pada suatu hak milik baik milik suami atau isteri yang terikat adalah benda milik suami atau isteri, bukan harga dari benda tersebut, maka harga atas benda yang sama, bukan suatu keuntungan atau kerugian bersama atau tidak termasuk harta bersama.
Berdasarkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: "sesuatu yang tidak bisa dibagi itu, memilih sebagian sama dengan memilih seluruhnya, dan menggugurkan sebagian berarti menggugurkan seluruhnya"
Dalam sengketa harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan juga mempertimbangkan sesuai naik atau turunnya harga barang tersebut. Tetapi dalam Putusan Perkara No.513/Pdt.G/2003/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal, masalah tersebut diputus dengan mengembalikan harta bawaan sesuai dengan harga yang dulu padahal barang tersebut telah mengalami kenaikan harga.
Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan bagaimanakah penyelesaian putusan perkara No.513/Pdt.G/2003/PA.Kdl tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara No.513/Pdt.G/2003/PA.Kdl. tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan
Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian dokumentasi berupa putusan.
Hasil penelitian putusan perkara No.513/Pdt.G/2003/PA.Kdl tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan adalah bahwa harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan keduanya berhak mengalami kenaikan harga, karena benda tersebut mengalami kenaikan harga
Sedangkan untuk pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut tidak sesuai, karena tidak mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (2), serta dalam putusan tersebut tidak mencantumkan pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1963.
Demikian sekilas dari skripsi ini, dengan kemampuan dan keterbatasan penulis, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords: Sengketa harta bersama; Harta bawaan; Putusan pengadilan
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.5 Islamic ethics, practice > 297.57 Religious experience, life, practice > 297.577 Marriage and family life
300 Social sciences > 340 Law > 346 Private law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74230 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Depositing User: Miswan Miswan
Date Deposited: 19 Nov 2020 00:59
Last Modified: 19 Nov 2020 00:59
URI: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11752

Actions (login required)

View Item
View Item

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics