Dalam masalah perkawinan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengatur dalam pelaksanaan perkawinan bagi warga negara Indonesia. Sejalan dengan ketentuan ini, pemerintah menganggap bahwa warga negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mempunyai kekhususan dari warga negara Indonesia lainnya, sehingga diperlukan aturan tersendiri. Maka pada tanggal 21 April 1983 dikeluarkanlah PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 yang mengatur secara khusus tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, pada prakteknya kadang-kadang hal tersebut sulit diimplementasikan.
Hal ini banyak terjadi pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jepara. Karena prosedur ijin perkawinan dan perceraian yang dianggap sangat menyulitkan bagi PNS maka terjadilah banyak pelanggaran-pelanggaran.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran di dalam pelaksanaan PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jepara serta apa alasan dan akibat dari terjadinya pelanggaran terhadap PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jepara.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, metode yang dirancang untuk menggambarkan sifat suatu keadaan atau fenomena kehidupan sosial masyarakat yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.
Dalam kurun waktu 9 tahun, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran mengenai prosedur ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jepara. Di antara pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah menjalin hubungan gelap dengan wanita lain atau berselingkuh, melakukan kawin lagi tanpa persetujuan istri pertamanya, memalsukan akta nikah. Dari pelanggaran tersebut, banyak alasan dan akibat yang menyertainya. Di antara alasannya adalah karena kesehatan dan kebutuhan biologis, untuk menghindari dosa atau fitnah dan kemudahan dalam proses pernikahan, alasan ekonomi dan sosial budaya. Sedangkan akibat dari pelanggaran Pegawai Negeri Sipil terhadap PP No. 10 tahun 1983 adalah berakibat buruk secara psikologis, lemahnya jaminan perlindungan terhadap istri dan anak, berakibat rendahnya posisi tawar wanita terhadap pria dan berakibat ketidak adilan suami terhadap para istri.
Meskipun terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah khususnya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jepara, dalam penanganan yang dilakukan oleh instansi justru dilakukan langkah kompromi. Artinya, penanganan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 16 PP No 10 tahun 1983 yang menyebutkan tindak pemecatan jika ada seorang PNS yang terbukti melanggar peraturan. Dalam pelaksanaannya jika seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran, sanksi yang biasa diberlakukan adalah penurunan pangkat, tidak diberikan jabatan, atau menghambat kenaikan gaji berkala.