Lingkungan bisnis yang sangat kompetitif menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Untuk itu diperlukan suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen, memangkas sedemikian rupa sehingga dapat menjadi lebih efektif, efisien dan produktif. Dalam kaitan itulah dapat dimengerti bahwa kalau kemudian muncul kecenderungan outsourcing, yaitu memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan penerima pekerjaan. Masalahnya adalah bagaimana pandangan Islam terhadap outsourcing? Skripsi ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif analsis. Jadi dalam skripsi ini penulis mencoba mencaritahu kemudian menggambarkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap outsourcing berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam Islam tidak terdapat redaksi yang menyebutkan tentang outsourcing secara spesifik. Karena kontrak kerja dalam Islam hanya dijelaskan dalam konteks ijarah yang masih terlalu luas cakupannya. Namun, jika yang dimaksud dengan outsourcing adalah pemborongan pekerjaan, maka outsourcing ada dalam Islam. Meskipun tidak dijelaskan secara jelas (sharih), dari Al-Qur’an dan Al-Hadis dapat dilihat beberapa ayat yang menjadi dasar ketenagakerjaan Islam. Yaitu boleh tidaknya suatu praktek mu’amalah (dalam hal ketenagakerjaan), syarat-syarat dalam perburuhan, hak-hak dan kewajiban buruh dan majikan, syarat pelaksanakan perjanjian pekerjaan.
Ketentuan mengenai outsourcing tercantum dalam pasal 64-66 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun dalam prakteknya outsourcing sering disalahgunakan. Hal ini disebabkan pengusaha dalam rangka efisiensi merasa aman jika buruh yang di-outsource adalah buruhnya perusahaan jasa pekerja. Sehingga yang bertanggung jawab terhadap buruh outsource tadi adalah perusahaan jasa pekerja. Hal ini menyebabkan pelaksanaan outsourcing sering disalahgunakan dan menjadikan praktek ini hampir sama dengan perbudakan modern yang mengarah kepada “human trafficking”.
Meskipun dalam prakteknya outsourcing sering disalahgunakan sehingga praktek outsourcing lebih banyak merugikan buruh, dan melihat sebab kerelaan dari buruh mau bekerja dengan sistem ini adalah karena ketidak bedayaan buruh yang akhirnya para majikan/perusahaan memperlakukan buruh semau mereka sendiri tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya menjadi hak buruh. Hal tersebut sudah masuk dalam tataran prakteknya. Sedangkan dalam skripsi ini yang teliti adalah dalam tataran normatifnya. Sehingga outsourcing secara formil sudah sah menurut Islam. Karena pengaturan syarat-syarat sebuah perjanjian sudah terpenuhi meski minim. Dan sebagai upaya antisipasi penyalahgunaan sistem outsourcing ini adalah keseriusan pemerintah sebagai penentu kebijaksanaan dalam penegakan hukum terhadap pihak manapun yang melanggarnya agar terlahirnya undang-undang tidak terkesan hanya sebagai pemulas bibir saja.