Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Berbicara tentang penghibahan barang yang belum ada maka erat kaitannya dengan persoalan syarat dan rukun hibah Yang menjadi masalah adalah bagaimana ketentuan tentang penghibahan barang yang belum ada dalam pasal 1667 KUH Perdata? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 1667 KUH Perdata tentang penghibahan barang yang belum ada?
Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan). Data primernya, yaitu KUH Perdata sedangkan data sekundernya, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisis tinjauan hukum Islam tentang penghibahan barang yang belum ada dalam Pasal 1667KUH Perdata. Alasan digunakannya metode analisis ini karena penelitian ditujukan pada sejumlah kepustakaan yang relevan dengan tema skripsi ini.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ketentuan tentang penghibahan barang yang belum ada dalam Pasal 1667 KUH Perdata, hibah hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667). Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah. Tinjauan hukum Islam terhadap pasal 1667 KUH Perdata tentang penghibahan barang yang belum ada, terdapat dua pendapat yang berlainan. Menurut mazhab Syafi'i, hibah terhadap barang yang belum ada adalah tidak boleh sedangkan menurut mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali bahwa seseorang yang menghibahkan barang yang belum ada namun diperkirakan akan ada di kemudian hari maka hibah yang demikian boleh. Dan apabila keduanya dilihat dari pasal 1667 KUH Perdata bahwa antara pasal 1667 KUH Perdata dengan mazhab Syafi'i adalah sama-sama tidak memperbolehkan penghibahan terhadap barang yang belum ada meskipun diperkirakan akan ada di kemudian hari sedangkan antara Pasal 1667 KUH Perdata dengan mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali terdapat perbedaan antara keduanya. Menurut Pasal 1667 KUH Perdata, hibah terhadap barang yang belum ada adalah tidak boleh sedangkan menurut mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali bahwa penghibahan terhadap barang belum ada namun diperkirakan akan ada di kemudian hari maka hibah yang demikian boleh. Maksud hukum Islam membolehkan hibah terhadap barang yang belum ada adalah hibah itu bersifat bebas dan merupakan sebuah keinginan dari penghibah untuk memberikan suatu barang kepada orang yang dia anggap layak menerimanya. Adapun soal ada atau belum ada barang itu tidak bisa dikategorikan dengan perjudian. Hibah bukanlah dimaksudkan untuk berjudi melainkan suatu kerelaan dari pemilik barang atau harta benda untuk menyerahkan barang.