Relasi agama dan politik telah menjadi perdebatan sejak awal sejarah peradaban umat Islam. Sampai saat ini perdebatan tersebut tetap hangat dan senantiasa mendapatkan konteks pembenar pada setiap waktu dan tempat. Perbedaan pedapat tersebut disebabkan karena terdapat landasan teologis atau filosofis di balik keputusan para aktivis politik Islam untuk memperjuangkan kaitan formalistik atau legalistik antara Islam dan negara. Landasan teologis itu dibentuk dan dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang Islam. Aliran pemikiran tentang relasi agama dan politik ini terbagi menjadi tiga, yaitu: Aliran Islamis, sekuleris dan rekonstruksionis.
Dalam skripsi ini menganalisis pemikiran salah seorang tokoh sekularisasi politik asal Mesir, yaitu Muhammad Sa’id al-Asymawy yang bukunya telah menjadi rujukan penting di kalangan Islam Liberal. Dalam pemikirannya, beliau berusaha mempromosikan gagasan sekularisasi politiknya dengan menggunakan pendekatan kajian tasawuf. Di antara pemikirannya, beliau mengatakan politik adalah persoalan duniawi yang kotor, tidak ada campur tangan agama di dalamnya, dalam al-Qur’an maupun Hadist tidak memuat dalil tentang pendirian negara atau sistem pemerintahannya, bentuk pemerintahan Nabi tidak bisa direplikasi pada zaman sekarang, konflik politik dikalangan umat Islam karena dibumbui isu agama dan klaim-klaim penerapan syari’at, akhirnya agama menjadi profan dan domestik.
Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, oleh karena itu pengumpulan datanya dengan metode library research (kepustakaan). Adapun analisis data yang digunakan adalah: deskriptif analisis, analisis isi (content analisys) dan analisis komparatif.
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: Tujuan utama al-Asymawy adalah sekulrisasi politik, tetapi dalam argumentasinya menggunakan pendekatan ilmu tasawuf. Kalau ditinjau dari ilmu tasawuf pemikiran al-Asymawy ini benar. Tetapi pemikiran al-Asymawy merupakan permasalahan politik, dan harus dijawab dengan politik juga. Sekularisasi merupakan ide berbahya bagi umat Islam, karena sekularisasi politik adalah usaha dari luar Islam untuk menjauhkan Islam dari kancah politik, dan istilah ini dikenal dengan politik mengeluarkan macan dari kandangnya. Sebab kalau Islam sudah tidak terjun dalam politik, maka mudah untuk dihancurkan. Fenomena ini sebenarnya perang ideologi antara Islam dengan Barat pasca hancurnya komunis.
Adapun kotornya agama jika bercampur dengan politik—seperti yang telah dikatakan oleh al-Asymawy—karena al-Asymawy tidak membedakan pengertian dan tujuan politik (versi sekuler) dengan siyasah (versi Islam). Dua substansi dengan pengertian dan tujuan yang berbeda tapi disatukan. Sehingga pengertian dan siyasah—yang di usung oleh umat Islam—campur baur ke dalam pengertian politik (versi sekuler) yang kotor. Dan al-Asymawy juga tidak membedakan orang yang memperjuangkan Islam di jalur politik secara tulus dengan orang yang mencari keuntungan duniawi dengan berkedok Islam (orang munafik), yang notabene dalam ajaran Islam sendiri orang munafik ini bukan termasuk kategori orang Islam.
Ide sekularisasi politik ini tidak bisa diterima oleh Islam. Karena pada hakikatnya antara Islam dan politik / negara tidak bisa dipisahkan, karena Islam membutuhkan pemerintahan sebagai penjaga, dan negara membutuhkan Islam sebagai pondasi (sumber segala hukum).