Menurut data riset yang diperoleh penyusun bahwa banyak sekali alasan yang mendasari diajukannya gugatan atau permohonan cerai di PA Semarang tahun 2006, namun dalam putusan sebagian besar memakai pertimbangan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.
Adapun permasalahan yang diteliti penulis adalah; 1) Alasan-alasan apa saja yang dipakai dalam mengajukan perkara Perceraian di PA Semarang tahun 2006?. 2)Mengapa Perselisihan menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian di PA Semarang Tahun 2006?
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Dalam melakukan analisa data penulis akan menggunakan metode deskriptif normatif, maksudnya pemecahan masalah dengan pengumpulan data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan dalam produk pemikiran yang mengacu pada keyakinan norma dan kaidah yang dianut dalam hukum.
Dari hasil penelitian, penyusun dapat mengetahui bahwa Perkara cerai gugat sebanyak 837 perkara, sedangkan cerai talak 609. Dari jumlah tersebut penyusun mengambil 10 putusan sebagai sample, dari sampel tersebut diketahui alasan-alasan yang melatarbelakangi pengajuan cerai gugat dan cerai talak di PA Semarang. Dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006, Majelis Hakim sering menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, meskipun telah dicantumkan berbagai alasan yang mendasari diajukannya gugatan perceraian tersebut dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan Hakim berpendapat bahwa banyak pintu untuk masuk dalam perkara perceraian yang akhirnya bermuara pada sebuah perselisihan dan pertengkaran serta mudah untuk dibuktikan di pengadilan, sebab hal tersebut akan dapat dilihat oleh lingkungan sekitarnya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada putusan perkara perceraian selama tahun 2006 telah sesuai dan relevan dengan hukum formilnya. Dimana hakim dalam memutus perkara perceraian tidak hanya menitikberatkan pada siapa yang menjadi penyebab semata, melainkan menitikberatkan pada telah sejauhmana retaknya perkawinan (rumah tangga) pihak yang berperkara sehingga tidak mungkin untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga.