Berbicara tentang partisipasi seorang muslim dalam pemerintahan non Islam, seorang muslim boleh menduduki jabatan-jabatan penting di bawah kendali kepala negara non Islam. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pendapat Yusuf Qardhawy dan Ibnu Taimiyah tentang berpartisipasi dalam pemerintahan non muslim? Bagaimana alasan hukum pendapat Yusuf Qardhawy dan Ibnu Taimiyah tentang berpartisipasi dalam pemerintahan non muslim? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber tertulis seperti kitab atau buku. Sebagai data primer yaitu karya Yusuf Qardawi (Fiqh al-Daulah fi al-Islam) dan kitab Ibnu Taimiyah (Majmû al-Fatâwâ). Sedangkan data sekunder, yaitu kepustakaan lain yang menunjang data primer. Untuk menganalisis data, maka peneliti menggunakan metode hermeneutic, deskriptif analitis, historis dan komparatif.
Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah mempunyai fatwa yang tegas tentang dibolehkannya seorang muslim menduduki beberapa jabatan dalam negara yang zalim. Menurutnya seorang pemimpin non Islam perlu didukung asalkan ia mempunyai komitmen berjuang mewujudkan keadilan dan menghapus kezaliman sesuai dengan kemampuannya, dan kepemimpinannya lebih mendatangkan kebaikan bagi kaum muslimin daripada kepemimpinan orang lain, dan kekuasaannya atas wilayah lebih baik daripada kekuasaan orang lain, maka dia boleh tetap menjalankan tugas dan menduduki kekuasaannya. Dia tidak berdosa karena itu, bahkan kelangsungan kepemimpinannya lebih baik daripada dia tinggalkan, kecuali bila ada orang yang lebih baik yang akan menggantikannya. Menurut Ibnu Taimiyah, barangkali wajib baginya untuk tetap berkuasa bila tidak ada orang lain yang mampu menggantikannya. Menyebarkan keadilan dan membasmi kezaliman sesuai dengan kemampuan merupakan fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Seseorang yang mampu harus melaksanakannya menurut kemampuannya, kalau orang lain tidak melaksanakannya. Bila sebagian sudah melaksanakan, yang lain tidak dituntut. Tapi, kondisilah yang menyebabkan mereka tidak mampu melenyapkan kezaliman. Namun pandangan lain mengharamkan seorang muslim berpartsipisasi dalam pemerintahan non Islam, seperti yang dinyatakan Yusuf Qardawi bahwa pada dasarnya seorang muslim tidak boleh ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang tidak memungkinkannya untuk menerapkan syariat Allah dalam menjalankan tugas yang dipikulkan kepadanya, seperti sebagai gubernur atau menteri. Dia tidak boleh melanggar perintah dan larangan Allah serta Rasul-Nya dalam menjalankan tugas tersebut, bahkan keimanannya menuntut agar dia tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan itu. Alasan hukum pendapat Yusuf Qardawi yang melarang berpartisipasi dalam pemerintahan non muslim: QS. al-Ahzab: 36; QS. an-Nur: 63; QS. al-Maidah: 2; QS. Hud: 113. Adapun alasan hukum Ibnu Taimiyah yang membolehkan berpartisipasi dalam pemerintahan non muslim dalil-dalilnya adalah QS. al-Mukmin: 34; QS. Yusuf: 39-40; QS. at-Taghabun: 16; QS. at-Taghabun: 16.