PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus adalah sebuah perusahaan makanan yaitu dibidang jenang khas kota kudus yang mempunyai merek-merek yang sudah terkenal, antara lain : Mubarok, Viva, Mabrur, dan Sinar 33. PT. Mubarokfood adalah pemilik merek sah, akan tetapi karena merek-mereknya sudah dikenal banyak masyarakat akhirnya dari pihak produsen lain mencoba menyaingi produknya dengan menggunakan merek yang hampir sama. Bentuk peniruannya adalah persamaan dimana persamaannya berada di dalam pelafalan atau pengucapannya dan pengemasan produknya yang hampir sama. Misalnya pada contoh produk Mubarokfood yaitu pada jenang dengan merek “MUBAROK” diganti dengan nama-nama seperti MUNBAROH, MUTBAROK, MUTBAROH, dll. Tentu saja hal ini sangat merugikan konsumen, karena konsumen merasa terkecoh membeli jenang tiruan. Selain itu juga produsen yang memiliki merek sah juga merasa dirugikan karena omzet penjualannya berkurang. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan bagaimanakah bentuk sengketa hak merek yang terjadi di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus? Dan untuk mengetahui lebih detail bagaimana hukum Islam menanggapi persoalan sengketa yang terjadi di PT. Mubarokfood tersebut.
Untuk menjawab semua permasalahan tersebut penulis melakukan pengumpulan data dengan cara turun langsung pada obyek penelitian melalui beberapa cara, yang pertama observasi bertujuan untuk mengamati dan mencatat sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki, yang kedua interview (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik yang berlandaskan kepada tujuan penelitian, yang ketiga dengan tenik dokumentasi yaitu mengumpulkan dan menyelusuri buku-buku yang relevan dengan tema kajian. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi akan dijadikan sebagai sumber sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi sebagai data primer. Selanjutnya akan dianalisis penulis dengan menggunakan teknis analisis data deskriptif normatif yaitu penelitian dengan mengadakan klasifikasi serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu kemudian data tersebut dinilai dan disesuaikan pada norma hukum yang ada.
Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa peniruan merek merupakan suatu pelanggaran seperti yang diatur dalam Undang-undang tentang merek No. 15 tahun 2001 pasal 6, UU tersebut mengatur tentang larangan menggunakan merek tiruan karena sama dengan mengambil hak milik orang lain. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya pada barang sejenis, gugatan tersebut dapat berupa permintaan ganti rugi atau penghentian pemakaian merek. Dalam hukum Islam juga tidak diperbolehkan tentang peniruan hak merek karena sama saja dengan mengambil hak milik orang lain.