BKM Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan adalah nazhir badan hukum yang mengelola tanah wakaf secara produktif. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang belum memberikan hasil yang direncanakan sedangkan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP) telah mampu memberikan hasil yang direncanakan. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah mengapa BKM Kota Semarang belum berhasil dalam mengelola wakaf tanah produktif dan YMKP sudah berhasil dalam mengelolanya. Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu diketahui manajemen organisasi, dan investasi tanah wakaf pada kedua institusi kenazhiran tersebut. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 1). Bagaimana manajemen organisasi kenazhiran BKM Kota Semarang dan YMKP; 2). Bagaimana pendanaan, investasi, dan pendistribusian hasil yang dilakukan oleh BKM Kota Semarang dan YMKP. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif komparatif. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: 1). Manajemen organisasi BKM Kota Semarang tidak berjalan dengan efektif. Pada tiap-tiap fungsi manajemen tidak berjalan dengan efektif. Sedangkan manajemen organisasi YMKP telah berjalan cukup efektif. 2). Investasi dan pendistribusian hasil wakaf tanah yang dilakukan oleh BKM Kota Semarang tidak produktif. Investasi dan pendistribusian hasil yang dilakukan oleh YMKP mendapatkan hasil yang produktif. Kedua faktor tersebut merupakan sebab kegagalan BKM dalam mengelola wakaf tanah produktif, dan keberhasilan YMKP dalam mengelola wakaf tanah produktif.

ABSTRACT

BKM of Semarang City and Yayasan Muslimin Kota Pekalongan are the nazhir (Waqf Board) that productively manage the waqf land. Waqf management implemented by Badan Kesejahteraan Masjid (BKM – Mosque Welfare Board) of Semarang City has not produced the planned results, while the management of waqf implemented by Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP) has produced the planned results. The main problems of this research are why BKM of Semarang City has not succeeded in the management of productive waqf land and why YMKP succeeded. Organization management and waqf land investment of both institutions need to be defined. The formulation of the problems of this research are: 1) How do the nazhirs (Indonesian Waqf Board) of BKM of Kota Semarang and YMKP run the organization management?; 2) How do BKM of Semarang City and YMKP organize the funding, investment, and utilization of the results? The research applied qualitative method using case study approach. The data are collected using several techniques; those are observation, interview, and documentation. The collected data are analyzed employing comparative descriptive method. The research shows that: 1) The organization of BKM of Semarang City has not been managed effectively, including the management of each function. In contrast with the organization of YMKP has ben managed effectively. 2) The investment and distribution of land waqf profits conducted by BKM of Semarang City are not productive. In contrast, the investment and distribution of land waqf profits conducted by YMKP proved to be more productive. Those factors contribute to the failure of BKM in the management of productive waqf land and to the success of YMKP in the management of productive waqf land.