Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalinga, membuat pemerintah setempat melaksanakan pelayanan terpadu isbat nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran pada tahun 2015 dan 2016. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan hak identitas hukumnya, serta menjadikan tertib administrasi pencatatan perkawinan di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, salah satu sasaran dari pelayanan terpadu ini adalah masyarakat yang perkawinannya atau kelahirannya belum dicatatkan. Namun, Pengadilan Agama Purbalingga justru memberi batasan terhadap sasaran pelayanan terpadu ini, yaitu bagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena adanya kelalaian petugas baik penghulu ataupun P3N. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) mengapa diselenggarakan pelayanan terpadu isbat nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran di Purbalingga?. 2) Bagaimana implementasi pelayanan terpadu isbat nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga?. 3) Bagaimana implikasi pelayanan terpadu isbat nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran dalam memberikan perlindungan hak identitas hukum bagi suami isteri dan anak di Kabupaten Purbalingga?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar alasan dan kebijakan diselenggarakannya pelayanan terpadu isbat nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran di Purbalingga, serta bagaimana implementasi dan implikasinya terhadap perlindungan hak identitas hukum bagi suami isteri dan anak di Kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, wawancara dan observasi. Sumber data primer berupa hasil wawancara denga dari PA Purbalingga, KUA kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dan Dinas Dukcapil yang berkaitan dengan pelayanan terpadu, serta data observasi yang peneliti lakukan di Balai Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Data sekunder berupa dokumen yang diambil dari arsip Pengadilan Agama Purbalingga yang berkaitan dengan pelayanan terpadu isbat nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran, serta buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu mengenai isbat nikah dan perlindungan hak. Metode analisis adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, alasan diselengarakan pelayanan terpadu karena banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan di Purbalingga yang disebabkan kelalaian penghulu ataupun P3N sehingga masyarakat sulit mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran bagi anaknya. Kedua, penyelenggaraan pelayanan terpadu di kabupaten purbalingga merupakan pelayanan publik dengan kualitas prima karena telah memenuhi standar asas pelayanan prima. Ketiga, Pelayanan terpadu ini berimplikasi terhadap terpenuhinya hak identitas hukum suami isteri dan anak dengan diterbitkan akta nikah dan akta kelahiran dengan mudah dan cepat, mendapatkan pengakuan status hukum, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan anak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya.