ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan peneliti menyaksikan berbagai persoalan menyangkut hubungan antaragama di tanah air. Indonesia memang pernah dijuluki sebagai miniatur kerukunan antaragama di dunia, namun tiba-tiba kesan itu hancur setelah meledaknya berbagai konflik bernuansa agama. Di tengah-tengah kerukunan, ternyata tersimpan “bom waktu” yang setiap saat bisa meledak. Pemerintah memang sudah berupaya melakukan harmonisasi dan mencegah terulangnya konflik antaragama. Namun intervensi justru berdampak sebaliknya. Jika yang diharapkan dengan intervensi dan regulasi adalah keteraturan dan situasi harmonis, maka yang muncul justru gejolak, konflik dan makin maraknya radikalisasi agama.
Penelitian ini berusaha menjawab problem itu dengan menguak pola dan paradigma yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan regulasi hubungan antaragama melalui berbagai kebijakan publik, serta bagaimana berbagai kebijakan politik kerukunan beroperasi dalam praktek-praktek kekuasaan. Dalam pandangan peneliti, kegagalan “teologi kerukunan” yang diusung Orde Baru adalah pelajaran berharga yang harus diteliti. Penelitian ini juga secara khusus ingin mengkaji garis kesinambungan dan keterputusan kebijakan politik kerukunan antaragama pada masa Orde Baru dan pasca-reformasi.
Dalam penelitian ini data-data primer berupa naskah-naskah kebijakan dikumpulkan melalui proses dokumentasi (riset dokumentasi). Untuk data-data sekunder dilakukan library research terhadap buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis-filosofis dengan menggunakan metode postpositivistik kritis. Untuk memaknai data, pisau analisis yang digunakan adalah analisis diskursus (discourse analysis) yang menjadi bagian sentral dari teori “genealogi” Michel Foucault di mana fokus sentral deskripsinya adalah “relasi-relasi kekuasaan” (power relations).
Melalui analisis itu terungkap bahwa kesan rukun yang tercipta pada masa Orde Baru ternyata sebuah kerukunan yang semu. Penelitian ini menguak bahwa kebijakan kerukunan antaragama pada masa Orde Baru dan masa reformasi tidak menyentuh akar persoalan dan cenderung elitis. Bahkan kebijakan itu lebih bermuatan politis untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Berbagai kebijakan dikeluarkan sebagai "teknologi kekuasaan" untuk merekayasa kerukunan. Kerukunan antaragama diperlukan untuk membangun stabilitas bagi keberlangsungan rezim.
Jika dirunut sejarahnya, paradigma politik kerukunan antaragama pada masa Orde Baru dan bahkan pada masa reformasi, merupakan kesinambungan dari paradigma kolonial. Pemerintah kolonial telah menempatkan agama sebagai subordinat kekuasaan untuk pelanggengan rezim. Berbagai kontrol, termasuk kontrol terhadap kerukunan, dimainkan oleh penguasa. Kini, pada era reformasi, paradigma kolonial terhadap agama belum juga terhapus. Berbagai kebijakan agama yang muncul pada era reformasi, sebagaimana temuan penelitian ini, masih mewarisi paradigma kolonial.
Paradigma kolonial setidaknya ditunjukkan dengan karakter birokratisasi, stigmatisasi, dominasi, diskriminasi, segregasi, restriksi, dan korporasi. Dengan operasi teknologi politik yang sedemikian canggih, relasi antaragama ditundukkan dan dikendalikan oleh kekuasaan. Dengan demikian hubungan antaragama menjadi kehilangan makna karena telah terdistorsi oleh kepentingan penguasa. Padahal semestinya hubungan agama menempati ruang publik yang independen dari campur tangan negara.[]