Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Permohonan Ijin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/Pdt.G/2008/ PA.Smg), bahwa dalam putusan ini Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dikarenakan calon isteri kedua hamil.
Dalam hal poligami atau beristeri lebih dari seorang pada dasarnya dalam perspektif syari’at hukum Islam diperbolehkan selama ada tanggung jawab menafkahi dan adil terhadap isteri-isteri dan anak. Secara yuridis, di dalam UUP No. 1 Tahun 1974, bahwa seorang Suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan, Kemudian pengadilan dapat memberi izin kepada seorang Suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2)).
Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui sebab-sebab dasar pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan ijin poligami perkara No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang, dan 2) Mengetahui secara jelas dasar pertimbangan hakim dalam perspektif hukum Islam atas perkara poligami karena calon Isteri kedua hamil atau kawin hamil.
Metodologi yang digunakan: 1) Jenis penelitian dokumen putusan pengadilan Agama di pengadilan Agama Semarang dan penelitian pustaka (library research) 2) Menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam metode pengumpulan data menggunakan metode interview atau wawancara dan metode dokumentasai 3) Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, diantaranya analisis normatif, deduktif, dan induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan ijin poligami terlalu formal yang tidak bisa mengalami pengembangan dalam mengunakan dasar ketentuan undang-undang pasal 4 ayat (2) sebagai dasar alasan dikabulkan ijin poligami yaitu. a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri. b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Kedua, Dalam prosedur syarat untuk poligami terdapat dalam pasal 5 sudah terpenuhi semua oleh pemohon yaitu: Adanya persetujuan dari isteri-isteri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-istri dan anak mereka, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak mereka. Ketiga, Dalam perspektif syari’at hukum Islam pada dasarnya poligami diperbolehkan selama ada tanggungjawab menafkahi dan adil terhadap isteri-isteri dan anak serta dalam hukum Islam perkawinan wanita hamil diperbolehkan terdapat dalam QS. An-Nur: 3 dan juga dikuatkan dengan dasar ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53. Dasar putusan hakim dalam penolakan permohonan ijin poligami tidak mempertimbangkan bahwa calon isteri kedua hamil 6 bulan, dalam hal ini membutuhkan perlindungan terhadap anak dan wanita yang sedang hamil dalam kehidupan dimasyarakat. Dalam adat masyarakat setempat diketahui bahwa, apabila ada wanita hamil diluar nikah maka laki-laki yang menghamilinya wajib untuk menikahinya sebagai wujud tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukanya.
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan hakim dalam memutus perkara bukan hanya melihat dari aspek yuridis dalam ketentuan undang-undang saja, sedangkan aspek yang lain (sosiologis, psikologis, religius, filosofis) cenderung ditinggalkan, sehingga kurang diperhatikan oleh hakim. Bahwa hakim dalam mengambil pertimbangan hukum bukan saja sebagai corong undang-undang tetapi harus melihat hukum yang hidup di masyarakat dan juga untuk mewujudkan kemaslahatan serta keutuhan kedua belah pihak yang bersengketa, agar tercapai keadilan yang diharapkan.