ABSTRAK

Islam mewajibkan manusia untuk mencari pengobatan apabila ditimpa suatu penyakit. Dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, penyediaan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan juga wajib diperlukan sebagai ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Kesehatan jiwa manusia tidak dapat di perjual-belikan atau di komersialkan sehingga upah atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima dari pemanfaatan fasilitas tidak bisa diatur sedemikian rupa layaknya institusi bisnis. Di Kabupaten Kendal terdapat suatu Peraturan Daerah No 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal. Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang besaran upah atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas. Sehingga pihak puskesmas mudah dalam menentukan upah kepada pasien yang memakai jasa pelayanan kesehatan. Berbagai bentuk pembayaran telah banyak diperkenalkan. Dalam perda tersebut upah diterapkan dalam bentuk tarif yang digunakan untuk satu pelayanan medik bukan untuk satu kebutuhan medis. Sehingga dalam pelaksanaan di Puskesmas Pegandon terkadang tidak dapat menetapkan kebutuhan pelayanan. Sistem upah atas jasa pelayanan kesehatan yang diatur dalam Perda No25 Tahun 2001 tersebut sudah sesuai menurut hukum Islam. Karena sudah memenuhi syarat daripada upah dalam hukum Islam, dan pelaksanaannya pun bukan semata-mata untuk komersialisasi kesehatan namun sebagai tugas kemanusiaan demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, menurut penulis sistem upah atas jasa pelayanan kesehatan pada Perda No 25 Tahun 2001 diperlukan dalam meningkatkan derajat kesehatan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat memudahkan pasien dalam menikmati pelayanan pengobatan kesehatan sebagai ikhtiar atas penyakit yang diderita.