Salah satu bentuk perjanjian yang sering digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah perjanjian yang dibuat dengan bentuk baku. Perjanjian ini memuat sejumlah klausula baku yang telah disiapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Perjanjian dengan klausula baku ini digunakan dengan pertimbangan bahwa para pelaku usaha dapat menghemat waktu dan biaya dalam memasarkan produknya. Pihak konsumen hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu menolak atau menerima isi perjanjian secara utuh atau keseluruhan (take it or leave it). Berdasarkan hal itu maka perlu diketahui bagaimana substansi dari ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Guna membahas permasalahan diatas, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, dengan menghimpun data dari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diketahui bahwa substansi dari ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah (a) memberdayakan konsumen dalam memilih barang dan/atau jasa yang diperlukan serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar bertindak jujur dan bertanggung jawab, (b) memberi perlindungan kepada konsumen agar terjadi keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, (c) terwujudnya prinsip kebebasan berkontrak dalam melakukan suatu perjanjian. Dari ketiga substansi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan pencantuman klausula baku dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena ketentuan didalamnya mengandung nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan berekonomi antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana dalam Hukum Islam.