Di Indonesia pernikahan diatur dalam UU No 1 tahun 1974. PP No 45 tahun 1990 sebagai penyempurna PP No 10 tahun 1983 mengatur secara khusus pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP ini Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam wanita yang dilarang menjadi isteri adalah karena mempunyai hubungan nasab, semenda dan susuan
Penelitaian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach). Sumber datanya berupa data primer, yaitu PP No 45 tahun 1990, dan sumber data sekunder antara lain buku yang berjudul Duri dan Mutiara dalam Perkawinan PNS dan buku Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan. sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode content analysis, dan deskriptif analisis.
Pemerintah mengeluarkan PP ini khususnya pasal 4 ayat 2 tentang Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat bertujuan untuk melindungi martabat Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara.
Pelarangan ini dipandang tidak sejalan dengan Islam karena PP ini tidak melihat lebih mendalam jika memang ada kodisi-kondisi tertentu dari Pegawai Negeri Sipil wanita yang membutuhkan poligami sebagai jalan keluarnya.