Kemajuan zaman dan perkembangan peradaban masyarakat yang semakin modern, yang disertai semakin banyaknya permasalahan baru yang semakin kompleks. Salah satu problem aktual dalam hal pernikahan adalah pernikahan pengidap HIV/AIDS. Masalah ini belum ada perangkat-perangkat yang mengaturnya. AIDS adalah penyakit yang ditimbulkan sebagai akibat infeksi oleh virus/kuman HIV dengan manivestasi klinik berupa perusakan sistem kekebalan atau pertahanan (imunitas) penderitanya.
Keputusan Lajnah bahtsul masa’il tentang tetap sahnya pelaksanaan pernikahan pengidap HIV/AIDS ini tetapi makruh, sebab efek dari pernikahan tersebut menyisakan satu problem baru, yakni tujuan utama manusia melangsungkan pernikahan adalah salah satunya tetap ingin melangsungkan keturunan. Dengan keadaan seperti itu secara otomatis tujuan itu tertolak. Sebab, anak yang dihasilkannya sudah pasti tertular penyakit, dan tentunya hal ini membawa bahaya yang lebih besar untuk ke depannya. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, penulis mempunyai jalan alternatif yang bisa ditempuh,
Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lajnah bahtsul masail NU ini menarik untuk dikaji dari berbagai sisi antara lain :
Pertama; dari sisi normatif, merupakan telaah kepustakaan yaitu telaah terhadap masalah pernikahan pengidap HIV/AIDS yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam hal ini adalah kumpulan hasil keputusan Bahtsul Masa’il MUNAS Alim Ulama NU tanggal 17–20 November 1997 di Nusa Tenggara Barat tentang pernikahan pengidap HIV/AIDS. Sedangkan data sekundernya adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel.Penerapan hukum yang sudah matang yang ada dalam hasanah fiqih yang terakhir berdekatan dengan ijtihad tathbiqi.
Kedua; dilihat dari sisi sosiologis yaitu apabila sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat atau merupakan yang disebut studi hukum dalam masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditunjukan pada hukum sebagai variabel penyebab. Tentu dalam perspektif ini ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat ikatan bahtsul masa’il menjadi satu perangkat hukum pada satu gerakan sosial, secara sosiologis dalam memberikan tempat dan menghargai orang-orang yang mengidap HIV/AIDS untuk menikah. Maksudnya, sejauh mana produk hukum yang dihasilkan Bahtsul Masa’il NU ini penerapanya didalam masyarakat, khususnya bagi warga Nahdliyyin.
Ketiga; Dari segi ushul yaitu untuk mengetahui sumber-sumber data dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini yang dilakukan lembaga bahtsul masa’il MUNAS alim ulama NU. Dalam hal ini, sumber-sumber yang dijadikan oleh Bahtsul Masa’il dalam menetapkan hukum pernikahan pengidap HIV/AIDS, yang menggunakan kitab mu’tabarah (shahih). Permasalahan ini menarik untuk dikaji, sebab, selain belum ada hukum yang mengatur masalah ini kecuali produk hukum yang dihasilkan oleh Bahtsul Masa’il ini, juga menarik untuk dikaji bagaimana metode yang digunakan oleh Bahtsul Masa’il dalam mengambil keputusan pernikahan pengidap HIV/AIDS.