Penelantaran tanah wakaf sangat potensial menyebabkan persengketaan dan menjadikan tujuan wakaf tersebebut tidak terealisir. Salah satunya adalah tanah wakaf milik PD Muhammadiyah Kota Semarang di Cakrawala Baru, karena terlalu lama ditelantarkan diserobot warga. Persoalan menjadi rumit karena banyak pihak yang terlibat dalam penyerobotan itu terutama dari oknum pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mengembalikannya memerlukan waktu lama dan rumit. Berangkat dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat persoalan tersebut dan upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PD Muhammadiyah Kota Semarang dalam mengembalikan tanah wakaf tersebut.
Penelitian ini bertujuan; 1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf milik PD Muhammadiyah Kota Semarang di Cakrawala Baru. 2) Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh PD Muhammadiyah Kota Semarang dalam menyelesaikan sengketa tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf milik PD Muhammadiyah Kota Semarang di Cakrawala Baru adalah karena kelalaian nadzir (PD Muhammadiyah) dalam mengoptimalkan tanah wakaf. Membiarkan tanah wakaf terlantar hingga puluhan tahun, sejak diwakafkan tahun 1982 hingga penyerobotan tahun 1999 sangat potensial menimbulkan sengketa. Penelantaran tanah wakaf terlalu lama merupakan tindakan teledor oleh nazhir yang bisa menjadikan tujuan dan niat si wakif dalam mewakafkan tanahnya tidak terealisasi. Tindakan ini juga menunjukkan ketidaksiapan nadzir dalam mengelola wakaf. Terlantarnya tanah wakaf milik PD Muhammadiyah di Cakrawala Baru karena beberapa hal: Pertama, kurangnya pemahaman dari PD Muhammadiyah Kota Semarang tentang perwakafan. Kedua, kurangnya tenaga khusus yang menangani perwakafan di PD Muhammadiyah Kota Semarang. Ketiga, persepsi dari PD Muhammadiyah Kota Semarang yang masih konvensional bahwa wakaf dianggap cukup asal memenuhi syarat ajaran Islam tanpa perlu memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam peraturan perundangan. Keempat, persoalan biaya pengoptimalan yang menjadi kendala bagi PD Muhammadiyah Kota Semarang. Penyelesaian sengketa tanah wakaf yang dilakukan PD Muhammadiyah Kota Semarang di Cakrawala Baru adalah dengan jalan musyawarah, mediasi oleh pemerintah, dan arbitrase. Cara penyelesaian seperti merupakan bentuk kemajuan dalam menyelsaikan sengketa tanah. Jalur Pengadilan menjadi jalan terakhir dan berupaya dihindari oleh PD Muhammadiyah Kota Semarang. PD Muhammadiyah Kota Semarang juga sangat bijaksana dengan melakukan negosiasi dengan warga, bahkan menawarkan tanah ganti rugi. Warga yang tidak mampu dan mau pindah juga akan diberi uang tali asih sebesar satu juta. Sebab jika jalur pengadilan yang ditempuh akan memerlukan waktu yang cukup lama. Warga pun tidak mendapatkan kompensasi apa-apa, bahkan bisa didenda atau dipidana karena tindakan mereka yang telah melakukan penyerobotan. Di sinilah sisi kemanusiaan didahulukan oleh PD Muhammadiyah Kota Semarang.